Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

FEB UGM mengadakan diskusi kebijakan untuk mengenang Prof. Mubyarto

FEB UGM mengadakan diskusi kebijakan untuk mengenang Prof. Mubyarto

Sleman-KoPi|Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) menggelar forum diskusi kebijakan yang bertajuk “Mubyarto Public Policy Forum” yang didedikasikan untuk Professor Mubyarto, seorang ekonom dari UGM yang tertarik di bidang ekonomi pedesaan semasa hidupnya.

 

Diskusi kebijakan ini menghadirkan Wakil Presiden Indonesia (Periode 2009-2014)Boediono dan Chatib Basri,Ph.D mantan Menteri Keuangan RI. Boediono yang menjadi pembicara kunci mengatakan kuliah ini harus melekatkan diri pada permasalahan pemerataan pembangunan untuk merefleksikan diri pada Prof Mubyarto.

“Nama Professor Mubyarto sering dikaitkan dengan konsep Ekonomi Pancasila. Namun pada lingkup yang lebih sempit ada satu tema yang menonjol dalam tulisan beliau, yaitu masalah pemerataan pembangunan,” ujar Budiono saat membuka diskusi di UGM, Rabu (10/4).

Selanjutnya, ia memaparkan kunci pemerataan pembangunan terletak dibahu negara melalui institusi-institusinya seperti akademisi dan pemerintahan. Menurutnya melalui intervensi yang efektif lewat institusi negara maka kesejahteraan dan kemakmuran negara bukanlah hal yang mustahil.

“ Untuk mencapai proses ini, perlu dibuat kebijakan bersama yang memakan waktu tidak sedikit, tidak cukup dengan rencana lima tahunan”, lanjutnya.

Dia juga menekankan dalam mencapai pemerataan pembangunan, perlu adanya proses politik yang murni dalam tubuh pemerintahan tanpa ada campur tangan proses ekonomi bisnis. Sementara, proses politik sering menjadi sasaran empuk bagi kaum elite dan menjadikannya sebagai elite capture.

Elite capture adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan kaum elite untuk memengaruhi pembuatan kebijakan, keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka sendiri, baik yang berbentuk materi ataupun nonmateri

“Perlu ada upaya-upaya agar jangan sampai porses politik yang seharusnya mengedepankan kan kepentingan publik malah dijadikan elite capture”, tekan Boediono.

Selain itu juga diperlukan pengamanan yang ketat oleh institusi-institusi negara di masa depan, sehingga intervensi dalam pemerataan pembangunan dapat berjalan efektif. Sehingga nantinya wacana pemerataan pembangunan dapat tercapai.|Syaiful Syidik Ardli

back to top