Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Standar ganda tes keperawanan polwan

Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur
Surabaya – KoPi. Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah menilai tes keperawanan yang dilakukan pad calon polwan merupakan bentuk standar ganda. Menurutnya, masyarakat selalu membuat suatu ukuran, yang ternyata ukuran itu bias dan hanya diberlakukan pada satu pihak.
 

“Kenapa hanya perempuan? Karena lagi-lagi perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Harus punya kelakuan yang baik, menjaga keluarga yang baik, stigma yang baik itu yang terus dilekatkan pada perempuan,” terangnya pada KoPi Selasa (25/11).

Tapi perlakuan itu tidak diberikan pada laki-laki. Masyarakat melihat yang disebut laki-laki hebat dan macho itu adalah penakluk wanita. “Ini persoalan standar ganda. Itu yang tidak fair. Perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Padahal bicara moral bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki,” lanjut dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Wiwik mempertanyakan tujuan dilakukannya tes tersebut. Entah tes itu disebut tes kesehatan atau apa pun, tapi kalau ditujukan untuk mendiskriminasikan, merendahkan martabat, atau menimbulkan trauma, tidak boleh diteruskan. 

“Apa pentingnya tes itu bagi polwan? Sudah sekarang calon polwan yang dicari itu harus cantik, lalu harus perawan. Kalau tes itu membuat trauma, maka harus diubah,” tegasnya.

Wiwik menambahkan, jika tes itu dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, seharusnya tidak memposisikan perempuan itu pada posisi tidak terlindungi. Harusnya Polri justru menjaga kemartabatan agar calon polwan nyaman, terlindungi, dan memiliki masa depan.

“Kalau tes kesehatan menunjukkan ada robek pada selaput dara, lalu mau apa? Jika calon polwan pernah mengalami kekerasan seksual, apakah ia tidak berhak menjadi polwan? Ini adalah hak atas pekerjaan. Hak itu tidak boleh dibenturkan dengan hak kesehatan reproduksi,” tukas Wiwik lagi.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top