Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Standar ganda tes keperawanan polwan

Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur
Surabaya – KoPi. Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur Wiwik Afifah menilai tes keperawanan yang dilakukan pad calon polwan merupakan bentuk standar ganda. Menurutnya, masyarakat selalu membuat suatu ukuran, yang ternyata ukuran itu bias dan hanya diberlakukan pada satu pihak.
 

“Kenapa hanya perempuan? Karena lagi-lagi perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Harus punya kelakuan yang baik, menjaga keluarga yang baik, stigma yang baik itu yang terus dilekatkan pada perempuan,” terangnya pada KoPi Selasa (25/11).

Tapi perlakuan itu tidak diberikan pada laki-laki. Masyarakat melihat yang disebut laki-laki hebat dan macho itu adalah penakluk wanita. “Ini persoalan standar ganda. Itu yang tidak fair. Perempuan diposisikan sebagai penjaga moral. Padahal bicara moral bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki,” lanjut dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya ini.

Wiwik mempertanyakan tujuan dilakukannya tes tersebut. Entah tes itu disebut tes kesehatan atau apa pun, tapi kalau ditujukan untuk mendiskriminasikan, merendahkan martabat, atau menimbulkan trauma, tidak boleh diteruskan. 

“Apa pentingnya tes itu bagi polwan? Sudah sekarang calon polwan yang dicari itu harus cantik, lalu harus perawan. Kalau tes itu membuat trauma, maka harus diubah,” tegasnya.

Wiwik menambahkan, jika tes itu dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, seharusnya tidak memposisikan perempuan itu pada posisi tidak terlindungi. Harusnya Polri justru menjaga kemartabatan agar calon polwan nyaman, terlindungi, dan memiliki masa depan.

“Kalau tes kesehatan menunjukkan ada robek pada selaput dara, lalu mau apa? Jika calon polwan pernah mengalami kekerasan seksual, apakah ia tidak berhak menjadi polwan? Ini adalah hak atas pekerjaan. Hak itu tidak boleh dibenturkan dengan hak kesehatan reproduksi,” tukas Wiwik lagi.

Reporter: Amanullah Ginanjar Wicaksono

 

back to top