Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74

Sopir angkot Jatim kembali tolak PP No 74
Surabaya - KoPi | Upaya Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan angkutan umum perkotaan (angkot) masih mengalami kendala. Aturan PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dinilai tak memperhatikan hak kemilikan pribadi atas kendaraan.
 

Hari ini (19/11), Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Jawa Timur kembali menggelar demonstrasi menuntut dicabutnya PP No 74. Pasalnya PP yang mewajibkan angkutan umum di seluruh Indonesia untuk berbadan hukum tersebut dinilai menghilangkan hak-hak sopir angkot.

Ketua SPTI Subekti mengatakan, PP tersebut membuat para sopir angkot tak bisa memperpanjang surat-surat kendaraan mereka. Petugas di Samsat menolak memberikan layanan administrasi kepada sopir angkot yang tidak tergabung dalam badan hukum.

"Sopir-sopir angkot dipersulit ketika mau melakukan uji KIR, melakukan balik nama, membayar pajak, perpanjangan STNK, dan sebagainya. Kami ini maunya tertib, bayar pajak untuk negara, tapi jangan dipersulit begini," tukasnya.

Mei lalu telah ada pertemuan antara SPTI dengan jajaran Pemprov Jatim dan Dispenda Jatim. Dari hasil pertemuan tersebut Dispenda telah setuju memberi keringanan kepada sopir angkot yang ingin mengurus administrasi kendaraan. Sopir yang ingin mengurus administrasi kendaraan tak perlu menjadi anggota badan hukum. Gubernur Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung keringanan tersebut, yang berlaku hingga 31 Desember 2015.

Selain itu, Pemprov telah mengirim surat kepada Mendagri untuk meninjau kembali PP tersebut, karena pembentukan badan hukum untuk angkutan kota dinilai masih sulit dilaksanakan. Namun, hingga sekarang Mendagri masih belum memberi jawaban atas surat tersebut.

Namun, Subekti menyatakan, di lapangan masih terjadi pemaksaan agar sopir angkot bergabung dengan badan hukum. "Maksanya itu halus. Kami disodori form kesediaan untuk bergabung dengan badan hukum. Kalau tak mau tandatangan, kami tak bisa mengurus administrasi," ucapnya dengan jengkel.

back to top