Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

RUU Agama "Lindungi semua keyakinan"

RUU Agama "Lindungi semua keyakinan"

Jakarta-KoPi-Pemerintah Indonesia mengatakan sedang menyiapkan undang-undang baru untuk melindungi rakyat dari semua agama di Indonesia yang bermayoritas beragama Islam terbesar di dunia ini.

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, mengatakan bahwa hal itu merupakan respon tindak lanjut dari banyaknya konflik agama yang berpotensi mengganggu bangsa. Draft yang sedang dikerjakan akan mengatur persyaratan yang berkisar dari membangun rumah ibadah untuk menyebarkan atau penyiaran ajaran agama apapun. Dia menekankan bahwa draft termasuk perlindungan bagi semua warga negara, baik yang minoritas maupun yang mayoritas.

“Inti dari tuntutan untuk perlindungan semua agama adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sebagai yang tercantum dalam konstitusi, yaitu kebebasan beragama dan menjalankan agama yang mereka pilih,” kata Syaifuddin.

Pemerintah berencana untuk memperkenalkan rancangan undang-undang pada awal 2015. Menteri mengatakan undang-undang itu akan menggantikan undang-undang 1965 yang banyak mempertimbangkan hal-hal yang ketinggalan jaman. Bonar Tigor Naipospos, wakil ketua Institusi Setara, sebuah kelompok mengenai HAM setempat, mengatakan dia berharap RUU itu akan mencakup rincian tindakan pemerintah yang harus diambil untuk melindungi pengikut dari semua agama.

“Tanpa menentukan langka-langkah perlindungan dari negara, diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama akan selalu terjadi pada rakyat,” kata Naipospos. “Tingkat perlindungan oleh pemerintah perlu diperhitungkan.”

Menurut Institusi Setara, rekor 222 kasus pelanggatan terhadap kebebasan beragama terjadi pada tahun 2013. Berita tentang rencana undang-undang yang diikuti pengumuman pekan lalu bahwa pengikut dari agama lain selain agama-agama yang resmi diakui oleh pemerintah tidak harus memilih salah satu dari enam kolom agama pada KTP.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, mengatakan perubahan itu diperlukan karena ketentuan agama pilihan menyebabkan banyak orang Indonesia menghindari pembuatan KTP.

Enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. |voanews.com|Deby Rahmayanti|

back to top