Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Rekomendasi Pansus Pertambangan diharapkan dapat selesaikan konflik tambang

Rekomendasi Pansus Pertambangan diharapkan dapat selesaikan konflik tambang
Surabaya-KoPi| Setelah bertugas selama berbulan-bulan, Pansus Pertambangan DPRD Jatim akhirnya mengeluarkan rekomendasi penataan tambang di Jawa Timur. Keluarnya rekomendasi tersebut juga mengakhiri tugas Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur.
 

"Dengan adanya rekomendasi dari Pansus ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menata kembali sektor pertambangan dengan baik. Rekomendasi Pansus ini sudah sesuai dengan UUD 1945 serta UU Pemda No. 23 tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," tukas Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim Achmad Hadinuddin, Selasa (17/5).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Pansus melakukan pembahasan dan rapat dengan Pemprov Jatim dan beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Hasilnya, ada empat pokok pikiran yang tertuang dalam rekomendasi tersebut.

Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk segera melakukan Koordinasi-Integrasi-Sinkronisasi-Simplifikasi (KISS) tata kelola pertambangan yang sejiwa dengan agenda reformasi administrasi pemerintah.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim perlu melakukan prakarsa dengan membentuk Forum Sinergitas Tambang Jatim sebagai sumbangsih Jatim untuk merumuskan formulasi desain pertambangan yang utuh secara nasional.

"Forum itu nanti dapat menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan pemkab/pemkot di wilayah Jawa Timur. Nantinya forum tersebut akan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis dan menyelesaikan masalah-masalah teknis. Ini juga sekaligus untuk mendorong optimalisasi pertambangan yang berkelanjutan dan untuk mengelola pertambangan menjadi lebih baik," terang Hadi, panggilan Achmad Hadinuddin.

Rekomendasi ketiga adalah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan agenda reformasi di bidang pertambangan, khususnya dalam prosedur perijinan, manajemen jaminan reklamasi, pengawasan, dan tata kelola jasa lingkungan. Hal itu diperlukan untuk membangun pertambangan yang berbasis pembangunan berkelanjutan (sustainable) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Rekomendasi keempat yang dikeluarkan Pansus Pertambangan adalah membentuk wadah pembinaan, seperti temu pelaku pertambangan. Dengan mengumpulkan pelaku pertambangan yang berasal baik dari korporasi maupun rakyat penambang, diharapkan Jatim dapat membuat klaster percontohan yang kinerjanya dapat terukur secara periodik.

Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur dibentuk setelah kasus kematian Salim Kancil. Salim Kancil, petani dan aktivis anti-tambang di Jember, tewas dibunuh setelah menentang rencana penambangan pasir pantai di wilayahnya.

back to top