Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...
Surabaya - KoPi | World Healt Organization (WHO)  telah memberikan regulasi terhadap kebijakan para ibu untuk memberi ASI. Kebijakan yang dikenal sebagai The international code of marketing breastmilk substitutes ini telah ada sejak tahun 1981. Didalamnya terdapat beberapa kode etik mengenai susu formula yang merupakan subtitusi pengganti ASI.

Di dalam kode WHO tersebut, perusahaan susu formula dilarang menampilkan iklan kepada masayarakat. Dilarang memberikan sampel gratis. Staf perusahaan kesehatan dilarang untuk terlibat dalam promosi susus formula kepada para ibu. Dan terakhir, penjelasan mengenai penggunaan susu formula hanya diperbolehkan untuk beberapa ibu yang membutuhkan.

Regulasi ini tidak dijalankan semestinya di Indonesia. Padahal, Indonesia menurut UNICEF merupakan negara yang angka pemberian ASI esklusifnya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan merebaknya susu formula bagi para anak dibawah enam bulan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah megeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghimbau masyarakat untuk memberikan ASI esklusif. Pada UU no 36/2009 tentang kesehatan misalnya, pada pasal 128 ayat dua menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.  Hal ini dikuatkan dengan PP Nomor 33 Tahun 2012 mengenai program Asi esklusif.

Namun, masih saja banyak perusahaan yang melangar kode etik perdagangan seperti yang WHO telah berikan. Iklan susu formula misalnya, jika dilihat saat ini masih memiliki waktu tayang di televisi. Di beberapa instansi kesehatan, produk susu formula menjadi brand di beberapa sudut ruang. Banner, tempat tisu, atau dibeberapa sudut yang memamerkan produk-produk susu formula.

Sayangnya regulasi yang diberikan pemerintah mengenai kebijakan ASI dan pelarangan susu formula tidak ditetapkan dengan bijaksana. Belum ada sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan kebijakan international tersebut.

Sehingga tidak ada bentuk sinkronitas antara  kebijakan WHO dengan kebijakan pemerintah di Indonesia. Karena sanksi yang diberikan di Indonesia bersifat nihil, atau tidak ada.

Padahal, jika susus formula musnah dari Indonesia, sama saja dengan menyelamatkan 200.000 bayi setiap tahunnya dari kematian. Sebab, kematian bayi pada umumnya diakibatkan oleh kekurangan gizi dandaya tahan tubuhnya. Hal ini diakibatkan oleh susu formua yang diminumnya tidak mengandung zat-zat yang ada dalam ASI. 

back to top