Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemerintah Indonesia anggarkan $ 1.6 milyar untuk subsidi raskin

Pemerintah Indonesia anggarkan $ 1.6 milyar untuk subsidi raskin

Indonesia-KoPi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperbaiki program subsidi raskin dengan mencoba mengaplikasikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai alat bagi masyarakat untuk dapat mengambil jatah raskin.

Safri Burhanuddin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada hari Selasa lalu menyatakan bahwa dalam memperbaiki program raskin ini pemerintah hanya akan menjual beras bersubsidi ini kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Raskin ini diadakan untuk membantu para keluarga yang tidak mampu. Beras ini tidak didistribusikan kepada keluarga dari kalangan menengah ke atas,” paparnya.


Tahun ini, pemerintah diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 1.6 milyar dollar Amerika untuk membiayai program raskin. Jumlah ini akan membantu sekitar 15.5 juta keluarga penerima raskin. Mereka nantinya hanya perlu membayar Rp. 1,600 per kilogram berasnya.


Selain itu, pemerintah juga membenahi sistem distribusi raskin dengan menggunakan KPS sebagai syarat keluarga penerima raskin. KPS sendiri adalah kartu identitas yang dapat memungkinkan keluarga tidak mampu untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial.


Terkait dengan kemungkinan perpindahan penduduk yang sering kali menghambat proses distribusi raskin, pemerintah juga telah berusaha untuk memperbaharui database mengenai informasi keluarga melalui pertemuan dewan daerah.


(Ana Puspita)
Sumber: Asianewsnet.net



back to top