Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pemadat kini disantuni negara Rp 48 juta setiap tahun

Pemadat kini disantuni negara Rp 48 juta setiap tahun
Surabaya – KoPi | Pecandu narkotika yang bukan pengedar kini mendapat perlindungan dari negara melalui UU No 35 Tahun 2009. Sebutan mereka kini bukan lagi pecandu, melainkan korban. Dan sebab itu kini mereka mendapat perlakuan khusus dari negara. Rencananya, negara juga akan terus menggelontor dana hingga Rp 4,8 triliun untuk mereka! Wow!
 

Namun dana tersebut bukan sembarang digunakan. Kepala BNN Jawa Timur Iwan Ibrahim mengatakan, pemerintah pusat saat ini mencanangkan Program Rehabilitasi 100 ribu Penyalahguna Narkotika. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai rehabilitasi 100 ribu korban penyalahgunaan narkotika. 

“Dana rehabilitasi yang diberikan untuk para korban tersebut sebesar Rp 4 juta per kepala per bulan,” jelas Iwan di sela-sela Diskusi Panel Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional di Surabaya (26/3). 

Jika sesuai dengan target pemerintah, artinya negara akan menggelontorkan dana hingga Rp 4,8 triliun per tahun untuk rehabilitasi narkotika saja. Sedangkan saat ini baru ada lebih kurang 18 ribu orang korban penyalahgunaan narkotika yang sudah direhabilitasi.

Semua biaya akan ditanggung negara. BNN sendiri sedang menggodok sebuah skema pembayaran dengan menggunakan BPJS. “Rehabilitasi ini murni dibiayai negara dan gratis. Negara tidak memungut apapun dari pecandu yang sedang direhabiitasi,” ujar mantan penyelidik narkotika ini.

Berdasarkan UU No 35 tahun 2009, korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar tidak boleh dimasukkan ke penjara. Mereka harus menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau institusi yang ditunjuk. Institusi tersebut bisa berupa rumah sakit, puskesmas, panti sosial, dan pesantren. Di Jawa Timur sendiri telah ditunjuk 9 Institusi Penerima Wajib Lapor.

back to top