Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pedagang harus selesaikan perjanjian dengan PT Gala

Pedagang harus selesaikan perjanjian dengan PT Gala
Surabaya - KoPi | Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sebenarnya ada 2 proses perjanjian dalam pembangunan Pasar Turi. "Pertama perjanjian Pemkot dengan PT Gala Bumi Perkasa, untuk proses pembangunan. Kemudian ada perjanjian kedua, yaitu antara PT Gala dengan pedagang. Untuk perjanjian yang ke dua, Pemkot tidak terlibat," jelas Risma di hadapan wartawan.
 

Perjanjian PT Gala dengan Pemkot ini ada masalah di adendum. Ini karena pelaksanaannya molor, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Selain itu PT Gala juga mengajukan strata title, yang ditolak Pemkot setelah minta legal opinion dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, Pemkot juga meminta legal opinion dari BPKP dan Mendagri. Semuanya sepakat tidak boleh melaksanakan perjanjian strata title. Alasannya, jika dengan perjanjian bersama, maka Pasar Turi akan menjadi milik bersama antara Pemkot dan pedagang.

"Karena memang Pemkot tidak boleh melaksanakan perjanjian strata title di atas tanah aset Pemkot. Kita maunya dengan perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT), karena dengan demikian kepemilikan akan kembali ke Pemkot setelah 20 tahun," jelas Risma.

Di sisi lain, ada perjanjian antara pedagang dengan PT Gala. Di pihak pedagang sendiri ada ketidaksepakatan. Ada yang setuju semua persyaratan yang diajukan PT Gala, ada juga yang keberatan. Beberapa pedagang yang menolak perjanjian tersebut memilih untuk tetap berdagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Beberapa waktu lalu sekelompok pedagang yang telah masuk ke Pasar Turi Baru berdemo di Balai Kota Surabaya. Mereka menuding pedagang yang masih bertahan di TPS dituding menjadi penyebab sepinya Pasar Turi Baru dan meminta Risma memindahkan mereka. Mereka juga meminta Pemkot untuk memutus kontrak dengan PT Gala.

Sampai saat ini masih ada 4.486 pedagang yang masih belum mau masuk ke Pasar Turi Baru. 

Risma menyatakan tidak bisa ikut campur pada perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan PT Gala. Ia meminta pedagang yang ingin berdagang di dalam Pasar Turi Baru segera masuk saja ke dalam pasar.

back to top