Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pedagang harus selesaikan perjanjian dengan PT Gala

Pedagang harus selesaikan perjanjian dengan PT Gala
Surabaya - KoPi | Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sebenarnya ada 2 proses perjanjian dalam pembangunan Pasar Turi. "Pertama perjanjian Pemkot dengan PT Gala Bumi Perkasa, untuk proses pembangunan. Kemudian ada perjanjian kedua, yaitu antara PT Gala dengan pedagang. Untuk perjanjian yang ke dua, Pemkot tidak terlibat," jelas Risma di hadapan wartawan.
 

Perjanjian PT Gala dengan Pemkot ini ada masalah di adendum. Ini karena pelaksanaannya molor, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Selain itu PT Gala juga mengajukan strata title, yang ditolak Pemkot setelah minta legal opinion dari Kejaksaan Negeri. Selain itu, Pemkot juga meminta legal opinion dari BPKP dan Mendagri. Semuanya sepakat tidak boleh melaksanakan perjanjian strata title. Alasannya, jika dengan perjanjian bersama, maka Pasar Turi akan menjadi milik bersama antara Pemkot dan pedagang.

"Karena memang Pemkot tidak boleh melaksanakan perjanjian strata title di atas tanah aset Pemkot. Kita maunya dengan perjanjian Build, Operate, Transfer (BOT), karena dengan demikian kepemilikan akan kembali ke Pemkot setelah 20 tahun," jelas Risma.

Di sisi lain, ada perjanjian antara pedagang dengan PT Gala. Di pihak pedagang sendiri ada ketidaksepakatan. Ada yang setuju semua persyaratan yang diajukan PT Gala, ada juga yang keberatan. Beberapa pedagang yang menolak perjanjian tersebut memilih untuk tetap berdagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Beberapa waktu lalu sekelompok pedagang yang telah masuk ke Pasar Turi Baru berdemo di Balai Kota Surabaya. Mereka menuding pedagang yang masih bertahan di TPS dituding menjadi penyebab sepinya Pasar Turi Baru dan meminta Risma memindahkan mereka. Mereka juga meminta Pemkot untuk memutus kontrak dengan PT Gala.

Sampai saat ini masih ada 4.486 pedagang yang masih belum mau masuk ke Pasar Turi Baru. 

Risma menyatakan tidak bisa ikut campur pada perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan PT Gala. Ia meminta pedagang yang ingin berdagang di dalam Pasar Turi Baru segera masuk saja ke dalam pasar.

back to top