Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Masuk koperasi, sopir angkot dapat keringanan pajak

Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi
Surabaya – KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan aturan badan hukum untuk angkutan umum sebenarnya memberi kemudahan bagi sopir angkot. Dengan berbadan hukum kesejahteraan sopir angkutan umum diharapkan dapat meningkat.
 

Selain itu, dengan menjadi anggota badan hukum seperti koperasi sopir angkot akan mendapat keringanan pajak yang lebih besar. Selama ini pemerintah telah memberi subsidi pajak sebesar 40% kepada sopir angkot.

“Dengan bergabung dengan badan hukum seperti koperasi, PT, atau CV, sopir angkot dapat tambahan keringanan pajak sebesar 30% lagi, jadi total ada potongan pajak sebesar 70%. Sopir angkot hanya perlu bayar pajak 30% saja,” jelas Bobby. Untuk angkutan barang, dengan berbadan hukum akan menjdapat keringanan pajak sebesar 50%.

Aturan yang ada saat ini pajak tahunan untuk kendaraan angkutan umum sebesar 1% dari nilai jual kendaraan tersebut. Besarnya bervariasi, tergantung dari merk, jenis, dan tahun pembuatan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Wahid Wahyudi masalah aturan badan hukum untuk angkutan umum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengutak-atik aturan tersebut. Namun ia berjanji akan membawa masalah tersebut ke pusat agar menjadi bahan pertimbangan.

Wahid mengungkapkan, dengan adanya PP No 74 Tahun 2014, semua angkutan umum harus berbadan hukum. Jika tidak berbadan hukum akan ditangkap polisi dan tidak bisa beroperasi. Keuntungan dengan menjadi berbadan hukum, selain mendapat keringanan pajak, juga akan lebih mudah ditata. 

Ia mengakui selama ini ada ketakutan bahwa dengan berbadan hukum kendaraan akan menjadi milik koperasi. “Tapi sebenarnya ada jalan keluar, yaitu antara pemilik kendaraan dan koperasi bisa membuat perjanjian perdata bahwa hak kepemilikan kendaraan tetap berada di individu, meskipun telah di bawah koperasi,” ujar Wahid.

 

back to top