Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Masuk koperasi, sopir angkot dapat keringanan pajak

Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi Demo sopir angkot Surabaya memblokir jalan depan Gedung Grahadi
Surabaya – KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemarsono mengatakan aturan badan hukum untuk angkutan umum sebenarnya memberi kemudahan bagi sopir angkot. Dengan berbadan hukum kesejahteraan sopir angkutan umum diharapkan dapat meningkat.
 

Selain itu, dengan menjadi anggota badan hukum seperti koperasi sopir angkot akan mendapat keringanan pajak yang lebih besar. Selama ini pemerintah telah memberi subsidi pajak sebesar 40% kepada sopir angkot.

“Dengan bergabung dengan badan hukum seperti koperasi, PT, atau CV, sopir angkot dapat tambahan keringanan pajak sebesar 30% lagi, jadi total ada potongan pajak sebesar 70%. Sopir angkot hanya perlu bayar pajak 30% saja,” jelas Bobby. Untuk angkutan barang, dengan berbadan hukum akan menjdapat keringanan pajak sebesar 50%.

Aturan yang ada saat ini pajak tahunan untuk kendaraan angkutan umum sebesar 1% dari nilai jual kendaraan tersebut. Besarnya bervariasi, tergantung dari merk, jenis, dan tahun pembuatan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Wahid Wahyudi masalah aturan badan hukum untuk angkutan umum merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa mengutak-atik aturan tersebut. Namun ia berjanji akan membawa masalah tersebut ke pusat agar menjadi bahan pertimbangan.

Wahid mengungkapkan, dengan adanya PP No 74 Tahun 2014, semua angkutan umum harus berbadan hukum. Jika tidak berbadan hukum akan ditangkap polisi dan tidak bisa beroperasi. Keuntungan dengan menjadi berbadan hukum, selain mendapat keringanan pajak, juga akan lebih mudah ditata. 

Ia mengakui selama ini ada ketakutan bahwa dengan berbadan hukum kendaraan akan menjadi milik koperasi. “Tapi sebenarnya ada jalan keluar, yaitu antara pemilik kendaraan dan koperasi bisa membuat perjanjian perdata bahwa hak kepemilikan kendaraan tetap berada di individu, meskipun telah di bawah koperasi,” ujar Wahid.

 

back to top