Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kuota CPNS Difabel Kurang Dari 1%

Kuota CPNS Difabel Kurang Dari 1%

Sleman-KoPi. Belum terpenuhinya kuota 1% Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini mendorong asosiasi difabel dari SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim), dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan anak) mengadakan koordinasi bersama. Koordinasi berlokasi di kantor SIGAB Jl. Wonosari Km 8 Gamelan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman pada Jumat 3 Oktober 2014.

Dalam skala nasional dari 100 ribu lowongan penerimaan CPNS saat ini hanya menyediakan 300 kuota untuk kaum difabel. Padahal amanat UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat minimal 1% kuota untuk kaum difabel.

Menurut Direktur Utama SIGAB Muhammad Joni Yulianto, secara nasional kuota minimal 1%, bahkan di Jakarta kata Ahok kuotanya sampai 5%, untuk di Jogja sendiri menurut Perda No 4 tahun 2012 ini kuota difabel 2%.

Dari aspek regulasi Pemda DIY peduli dengan kaum difabel sebagimana dalam pasal 16 Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012. Perda tersebut menyebutkan, “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan atau melakukan pekerjaan yang layak.

“Namun aplikasinya, Perda tersebut yang aktif dari Mei kemarin sampai saat ini belum dipersiapkan dan dari segi penganggaran juga belum, gimana bisa berjalan kalau anggarannya belum dipersiapakan”, kritik Muhammad.

Hak-Hak yang Diperjuangkan

“Awalnya kami berjuang untuk penghapusan syarat pekerjaan atau sekolah agar sehat jasmani dan rohani. Saat ini kami memperjuangkan kuota 1% yang belum dirasa belum terpenuhi, ada kekhawatiran dari teman-teman tuna netra”, tutur Muhammad.

Selain soal kuota yang belum terpenuhi, kaum difabel juga mempunyai masalah lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, kuota pendaftaran CPNS belum menyeluruh terhadap jenis difabilitas, saat ini baru mengakomodir tuna daksa, tuna rungu dan tuna netra. Sedangkan disabel celebral palcy, autis, difabel grahita, belum terakomodir.

Kedua, system pelaksanaan ujian menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang sulit dijangkau oleh tuna netra.

Ketiga, kurangnya pendamping saat ujian dan waktu ujian difabel disamakan dengan waktu regular.

 

 

 

 

back to top