Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Kuota CPNS Difabel Kurang Dari 1%

Kuota CPNS Difabel Kurang Dari 1%

Sleman-KoPi. Belum terpenuhinya kuota 1% Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini mendorong asosiasi difabel dari SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim), dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan anak) mengadakan koordinasi bersama. Koordinasi berlokasi di kantor SIGAB Jl. Wonosari Km 8 Gamelan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman pada Jumat 3 Oktober 2014.

Dalam skala nasional dari 100 ribu lowongan penerimaan CPNS saat ini hanya menyediakan 300 kuota untuk kaum difabel. Padahal amanat UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat minimal 1% kuota untuk kaum difabel.

Menurut Direktur Utama SIGAB Muhammad Joni Yulianto, secara nasional kuota minimal 1%, bahkan di Jakarta kata Ahok kuotanya sampai 5%, untuk di Jogja sendiri menurut Perda No 4 tahun 2012 ini kuota difabel 2%.

Dari aspek regulasi Pemda DIY peduli dengan kaum difabel sebagimana dalam pasal 16 Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012. Perda tersebut menyebutkan, “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan atau melakukan pekerjaan yang layak.

“Namun aplikasinya, Perda tersebut yang aktif dari Mei kemarin sampai saat ini belum dipersiapkan dan dari segi penganggaran juga belum, gimana bisa berjalan kalau anggarannya belum dipersiapakan”, kritik Muhammad.

Hak-Hak yang Diperjuangkan

“Awalnya kami berjuang untuk penghapusan syarat pekerjaan atau sekolah agar sehat jasmani dan rohani. Saat ini kami memperjuangkan kuota 1% yang belum dirasa belum terpenuhi, ada kekhawatiran dari teman-teman tuna netra”, tutur Muhammad.

Selain soal kuota yang belum terpenuhi, kaum difabel juga mempunyai masalah lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, kuota pendaftaran CPNS belum menyeluruh terhadap jenis difabilitas, saat ini baru mengakomodir tuna daksa, tuna rungu dan tuna netra. Sedangkan disabel celebral palcy, autis, difabel grahita, belum terakomodir.

Kedua, system pelaksanaan ujian menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang sulit dijangkau oleh tuna netra.

Ketiga, kurangnya pendamping saat ujian dan waktu ujian difabel disamakan dengan waktu regular.

 

 

 

 

back to top