Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember

Dispenda Jatim tetap beri keringanan pada angkot sampai Desember
Surabaya - KoPi | Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, tidak ada perubahan kebijakan atas pemberian keringanan kepada sopir angkot. Sejak pertemuan pada Mei lalu, Dispenda dan Samsat Jawa Timur telah menunda pelaksanaan PP No 74 tahun 2014 dan Permendagri No 101 tahun 2014.
 

"Setelah pertemuan dengan SPTI pada Mei lalu, kami telah melakukan tindak lanjut. Pak Sekda telah mengirim surat kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PP No 74," ungkapnya pada wartawan di Gedung Negara Grahadi (19/11).

"Gubernur juga telah memberi pembebasan BBN2 kepada sopir angkot sebagai bentuk apresiasi terhadap angkutan umum di Jatim lewat Pergub. Aturan itu berlaku sampai tanggal 23 Desember nanti. Makanya, aspirasi yang ada sebenarnya telah kami tangkap," tambahnya.

Menurutnya PP No 74 dan Permendagri No 101 merupakan wewenang pusat, dan Gubernur telah melakukan sesuai kapasitasnya. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu tanggapan dari pusat apakah ada kebijakan baru mengenai PP No 74 dan Permendagri No 101 tersebut.

"Kalau ternyata tidak ada kebijakan baru, maka kewenangan Gubernur akan berakhir pada akhir Desember 2015," jelasnya.

back to top