Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Dishub Jatim turunkan tarif AKDP hingga Rp 1.500

Dishub Jatim turunkan tarif AKDP hingga Rp 1.500
Surabaya-KoPi| Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menurunkan tarif angkutan bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), mengikuti penurunan harga BBM. Penurunan tarif sebesar Rp 1.500 ini didasari pada kesepakatan antara pengusaha bus dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
 

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Sumarsono mengatakan, penurunan tersebut melebihi anjuran pemerintah, yang menetapkan penurunan tarif angkutan sebesar 3 persen. Jika ada pengusaha atau PO bus yang tidak mematuhi kesepakatan, pihaknya siap menindak perusahaan tersebut. Sumarsono mengatakan, ia akan menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur secepatnya agar penurunan tarif ini mempunyai payung hukum.

"Kalau sekarang ini sudah diputuskan dan disepakati semua pengusaha atau Organda dan YLKI, maka besok akan kami serahkan ke Gubenur Jatim. Kemungkinan besok lusa Pergub tarif bus baru sudah turun dan akan dilaksanakan seluruh PO bus AKDP di Jatim," ungkap Sumarsono kepada KoPi, Selasa (5/5).

Sumarsono menyebutkan, kewenangan penentuan tarif angkutan ada di tiga level pemerintahan. Wewenang penurunan tarif Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) ada di Kementerian Perhubungan, sedangkan angkutan AKDP ada di tangan gubernur. Untuk tarif angkutan kota kewenangan ada di bupati/walikota.

Saat ini, lanjut Sumarsono, Dishub dan LLAJ Jatim masih menunggu SK Menteri Perhubungan terkait tarif baru pasca penurunan harga premium 1 April lalu. Menurutnya, penentuan penurunan tarif tidak hanya dilihat dari harga premium, tetapi juga harga suku cadang, biaya perawatan, ban, serta gaji sopir dan kondektur.

"Jadi harga premium meski turun, tetap kita harus lihat masukan dari pemilik bus, kira-kira penurunan tarif idealnya berapa," terangnya.

back to top