Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan

Daging celeng beredar, DPRD akan panggil Dinas Peternakan
Surabaya - KoPi | Masuknya daging celeng atau babi hutan ke beberapa pasar di Jawa timur membuat DPRD Provinsi Jawa Timur jengah. Karenanya Komisi B DPRD Jatim akan memanggil Dinas Peternakan Jatim, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Disperindag dan dinas terkait. Hal itu sebagai tindak lanjut atas masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Selasa (30/6) mengatakan pemanggilan dinas dilakukan untuk mencari informasi terkait masuknya daging celeng yang beredar di pasaran Jatim dan Surabaya. “Temuan ini daging celeng ini sangat memprihatinkan. Apalagi ini sudah berjalan hampir dua tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang bertanggung jawab dalam pengawasan. Tetapi Dinas Peternakan dan Disperindag juga tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bukti bahwa ada celah pada distribusi komoditas pangan. Karenanya, Agus meminta Dinas Peternakan dan Disperindag Jatim untuk segera berkoordinasi dengan BPOM. “Mereka tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Temuan ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama-sama,” katanya.

DPRD Jatim sampai saat ini tidak mendapatkan informasi mengenai langkah dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pemerintah dalam menghadapi beredarnya daging celeng atau barang ilegal lain. Pengawasan hanya dilakukan terhadap barang-barang yang legal.

Agus menegaskan, pemerintaah perlu menambah wewenang di pos-pos pengawasan di perbatasan Jawa Timur. Hal itu berlaku tidak hanya untuk hewan ternak saja, tapi juga terhadap komoditas lainnya. Hal itu juga agar instansi tidak saling lempar wewenang dan tanggungjawa.

"Pos karantina atau pos pengawasan di perbatasan itu harus dilebarkan wewenangnya. Pemerintah perlu menggandeng kepolisian, karena bisa menghentikan dan men-filter yang akan ke Jatim," ujarnya.

Sedangkan barang yang sudah beredar di pasaran, perlu dilakukan pengawasan mutlak oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu perlu dilakukan untuk memegari distribusi peredaran daging celeng. 

"Kalau di pasar, saya yakin bisa diminimalisir. Yang susah kalau di luar pasar. Mungkin kami akan memanggil mulai BPOM, dinas peternakan, dinas perdagangan dan dinas lainnya," tutur Agus.

back to top