Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan

Bijak memilih pemimpin pengaruhi kesejahteraan
Surabaya-KoPi| Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan, seringkali naiknya anggaran tidak berjalan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan ekonomis.
 

"Memang, pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan politik anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, data CLSA Asia Pacific Market menunjukkan Indonesia memiliki skor terendah untuk rules and regulation, yaitu 4,5. Seharusnya, harus ada korelasi antara kebijakan politik anggaran dengan peningkatan kesejahteraan," tukas Harry saat menjadi pembicara dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Permasalahan saat ini, tata kelola anggaran belum mampu menggambarkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Kesejahteraan rakyat juga tidak tergambar dalam pengelolaan keuangan negara, seperti APBN dan APBD. Selain itu, masih banyak persoalan dalam implementasi anggaran.

"Misalnya, banyak tipu daya dalam penetapan anggaran. Saat saya menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, banyak itu hal-hal tidak etis dan tipu daya yang dilakukan dalam penetapan anggaran," ungkapnya.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 menunjukkan, dari 504 LKPD, hanya 49,80 persen yang dinyatakan Wajar Tanpa Perkecualian (WTP). Sedangkan 45,64 persen dinyatakan Wajar Dengan Perkecualian (WDP). Hal yang sama juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang hanya mendapat cap WDP. Artinya LKPP dan LKDP 2014 tidak mencapai target opini WTP sepertu yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Karena yang bertanggungjawab menyusun anggaran adalah pemangku kekuasaan, masyarakat harus aktif dan bijak dalam memilih pemimpin mereka. Jika dirunut dari awal, maka pemilu adalah embrio awal dari perumusan kesejahteraan masayarakat. Siapapun yang menjadi kepala negara atau kepala daerah, ialah yang akan menentukan anggaran dan kesejahteraan masyarakat. 

back to top