Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi

Batas waktu PP No 74 makin dekat, angkot belum mau gabung koperasi
Surabaya-KoPi| Meskipun batas waktu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 semakin dekat, hingga kini masih banyak pengusaha angkot Surabaya yang enggan bergabung dengan koperasi. Mereka khawatir jika bergabung dengan koperasi maka aset mereka akan berpindah tangan ke koperasi atau badan hukum lain.
 

Berdasarkan PP Nomor 74, angkutan kota (angkot) harus bergabung dalam badan hukum selambatnya 1 Maret 2016. "Tapi sampai sekarang masih banyak pengusaha angkot yang belum mau bergabung dengan koperasi atau mendirikan lembaga berbadan hukum," ungkap Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Surabaya, Tunjung Iswandaru.

Ia mengakui alasan pengusaha angkot enggan bergabung dengan koperasi atau badan hukum lain adalah kekhawatiran kendaraan mereka diambil alih oleh koperasi. Karena itu, ia menyarankan agar pengusaha angkot berkonsultasi dengan dinas koperasi yang membawahi sistem organisasi koperasi.

"Jadi agar jelas, apakah status asetnya didaftarkan dan diatasnamakan pada koperasi tergolong sebagai simpanan pokok atau jenis lain," jelasnya. Ia mengingatkan pengusaha angkot bahwa batas waktu PP No 74 semakin dekat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur telah setuju menunda pelaksanaan PP No 74 di Jawa Timur dan memberikan pembebasan BBN2 pada sopir angkot. Namun aturan tersebut berakhir pada 23 Desember 2015 lalu karena pemerintah tidak juga mempertimbangkan kembali PP No 74atau mengeluarkan kebijakan baru. Pemprov Jatim menyebutkan tak bisa berbuat apa-apa karena pelaksanaan PP No 74 merupakan wewenang pusat.

back to top