Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Angkot boleh ditertibkan, asal...

Angkot boleh ditertibkan, asal...
Surabaya - KoPi | Ketua Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Jawa Timur Subekti menyatakan sopir angkot tidak menolak jika harus ditertibkan atau bergabung dengan koperasi. Namun mereka meminta agar pemerintah menjamin hak-hak sopir angkot.
 

Selama ini sopir angkot yang menolak bergabung dengan koperasi atau badan hukum lantaran kendaraan mereka akan menjadi milik koperasi. Selama ini angkot di Surabaya merupakan milik perseorangan dan dibeli dengan uang pribadi.

"Sopir-sopir itu menjual tanah, jual rumah, supaya bisa beli angkot. Lha kalau setelah itu jadi milik koperasi, kami punya hak apa?" keluh Subekti pada KoPi (19/11).

Subekti menyatakan, sopir angkot sebenarnya bersedia ditertibkan atau bergabung di koperasi. Hanya saja, tidak banyak koperasi yang benar-benar kuat secara manajemen.

Ia menjelaskan, koperasi kecil bentukan sopir angkot memang tidak mewajibkan anggotanya menyerahkan STNK dan kepemilikan kendaraan pada koperasi. Namun secara manajemen, koperasi tersebut kurang baik dan sering kali bubar. Sedangkan koperasi besar yang ada saat ini mewajibkan sopir angkot menyerahkan kepemilikan kendaraan mereka kepada koperasi.

"Saat ini sudah ada 5 koperasi yang tergabung dalam organda Surabaya. Tapi kalau diurus oleh orang terminalan yang bercelana pendek, tidak akan mampu, pasti bubar. Kami malah berharap pemerintah mau turun untuk mendirikan koperasi, tapi jangan sampai STNK angkot jadi milik koperasi," tukasnya.

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan angkutan umum di Jawa Timur berjumlah ribuan. Sopir angkot bisa mendirikan badan hukum sendiri dengan bersepakat dengan minimal 5 orang yang saling percaya. 

"Namun, jika melakukan itu, bisa-bisa juga muncul ribuan koperasi, karena sopir angkot hanya mau bergabung atau mendirikan dengan koperasi yang benar-benar mereka percayai. Karena itu sebaiknya sopir angkot tidak mendirikan badan hukum baru dan bergabung dengan yang sudah ada," kata Bobby.

back to top