Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Angkot boleh ditertibkan, asal...

Angkot boleh ditertibkan, asal...
Surabaya - KoPi | Ketua Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Jawa Timur Subekti menyatakan sopir angkot tidak menolak jika harus ditertibkan atau bergabung dengan koperasi. Namun mereka meminta agar pemerintah menjamin hak-hak sopir angkot.
 

Selama ini sopir angkot yang menolak bergabung dengan koperasi atau badan hukum lantaran kendaraan mereka akan menjadi milik koperasi. Selama ini angkot di Surabaya merupakan milik perseorangan dan dibeli dengan uang pribadi.

"Sopir-sopir itu menjual tanah, jual rumah, supaya bisa beli angkot. Lha kalau setelah itu jadi milik koperasi, kami punya hak apa?" keluh Subekti pada KoPi (19/11).

Subekti menyatakan, sopir angkot sebenarnya bersedia ditertibkan atau bergabung di koperasi. Hanya saja, tidak banyak koperasi yang benar-benar kuat secara manajemen.

Ia menjelaskan, koperasi kecil bentukan sopir angkot memang tidak mewajibkan anggotanya menyerahkan STNK dan kepemilikan kendaraan pada koperasi. Namun secara manajemen, koperasi tersebut kurang baik dan sering kali bubar. Sedangkan koperasi besar yang ada saat ini mewajibkan sopir angkot menyerahkan kepemilikan kendaraan mereka kepada koperasi.

"Saat ini sudah ada 5 koperasi yang tergabung dalam organda Surabaya. Tapi kalau diurus oleh orang terminalan yang bercelana pendek, tidak akan mampu, pasti bubar. Kami malah berharap pemerintah mau turun untuk mendirikan koperasi, tapi jangan sampai STNK angkot jadi milik koperasi," tukasnya.

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan angkutan umum di Jawa Timur berjumlah ribuan. Sopir angkot bisa mendirikan badan hukum sendiri dengan bersepakat dengan minimal 5 orang yang saling percaya. 

"Namun, jika melakukan itu, bisa-bisa juga muncul ribuan koperasi, karena sopir angkot hanya mau bergabung atau mendirikan dengan koperasi yang benar-benar mereka percayai. Karena itu sebaiknya sopir angkot tidak mendirikan badan hukum baru dan bergabung dengan yang sudah ada," kata Bobby.

back to top