Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Yusril : kartu sakti Jokowi tidak berlandaskan hukum

Yusril : kartu sakti Jokowi  tidak berlandaskan hukum

KoPi-“Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertangungjawabkan.” Kicau Yusril di twitter.

Yusril menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan landasan hukum yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas adalah tiga kartu sakti KIS, KIP dan KKS.
Tiga kartu sakti tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yag jelas karena dikeluarkanya tiga kartu sakti tersebut hanya didasarkan pada inpres dan keppres.

Inpres dan keppres memang pernah digunakan dalam sejarah pemerintahan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebagai salah satu instrumen hukum yang kuat pada masa tersebut.
Namun kini setelah reformasi, inpres dan keppres hanyalah perintah biasa dari presiden yang digunakan sebagai penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Selain Yusril menganggap kebijakan Jokowi-JK tidak berlandaskan hukum yang jelas. Yusril juga mengecam Puan agar tidak asal ngomong terlebih mengenai landasan dasar hukum tiga kartu sakti. Puan mengatakan bahwa tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres maka sebaiknya Puan harus terlebih dahulu mengetahui tentang inpres dan keppres itu sendiri.

Linatul Malihah, Winda Efanur FS

 

 

 

back to top