Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Yusril : kartu sakti Jokowi tidak berlandaskan hukum

Yusril : kartu sakti Jokowi  tidak berlandaskan hukum

KoPi-“Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertangungjawabkan.” Kicau Yusril di twitter.

Yusril menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan landasan hukum yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas adalah tiga kartu sakti KIS, KIP dan KKS.
Tiga kartu sakti tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yag jelas karena dikeluarkanya tiga kartu sakti tersebut hanya didasarkan pada inpres dan keppres.

Inpres dan keppres memang pernah digunakan dalam sejarah pemerintahan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebagai salah satu instrumen hukum yang kuat pada masa tersebut.
Namun kini setelah reformasi, inpres dan keppres hanyalah perintah biasa dari presiden yang digunakan sebagai penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Selain Yusril menganggap kebijakan Jokowi-JK tidak berlandaskan hukum yang jelas. Yusril juga mengecam Puan agar tidak asal ngomong terlebih mengenai landasan dasar hukum tiga kartu sakti. Puan mengatakan bahwa tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres maka sebaiknya Puan harus terlebih dahulu mengetahui tentang inpres dan keppres itu sendiri.

Linatul Malihah, Winda Efanur FS

 

 

 

back to top