Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Wibawa polisi semakin jatuh di mata masyarakat

Wibawa polisi semakin jatuh di mata masyarakat
Surabaya – KoPi | Pakar Sosiologi Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Musta'in Mashud menilai pelantikan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri pada Rabu (22/4) lalu akan menuai 2 situasi politik di masyarakat.

Menurutnya, masyarakat umum akan tidak peduli dengan pelantikan Budi sebagai Wakapolri. Masyarakat umum akan bersikap tidak acuh dengan penentuan wakapolri. “Mau Wakapolrinya jendral pangkat tinggi atau bahkan malaikat, masyarakat umum akan ‘bodo amat’. Tidak akan memberi efek langsung yang akan dirasakan bagi mereka. Itu kenapa mereka akan bersikap acuh,” ujar Mustain.

Namun, masyarakat kritis yang merupakan pemerhati politik Indonesia akan mengecam keadaan tersebut. Pada dasarnya, masyarakat kritis merupakan orang yang paham proses penangkapan, pelimpahan kewenangan, dan segala proses hukum dari BG itu sendiri. Masyrakat kritis inilah yang akan menuai aksi-aksi mendesak penurunan BG sebagai Wakapolri.

Mustain meyakini situasi politik di Indonesia akan tetap stabil walau dengan adanya isu pelantikan Budi sebagai Wakapolri. Namun, wibawa polisi sebagai aparatur negara akan jatuh di mata masyarakat. Kredibilitas lembaga Kepolisian sebagai institusi penegak hukum akan kembali dipertanyakan.

“Masyarakat akan menilai pemilihan pejabat Polri tidak didasari kredibilitasnya, melainkan melalui negosiasi. Namun, negosiasi yang terjadi di sini sangat bias kepentingan, sehingga memunculkan negosiasi transaksional. Hanya orang yang bisa bernegosiasi dan melakukan transaksi yang mampu membesarkan kepentingannya kepada lembaga hukum itu,” ujar Mustain.

Menurunnya kredibilitas polisi di mata masyarakat maka akan berdampak pada ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Simbol fisik maupun kebijakan polisi dalam menciptakan ketertiban akan mudah untuk dilanggar. Masyarakat dengan mudah menilai bahwa lembaga ini mudah di negosiasi dengan transaksi, sehingga memudahkan penyelewengan hukum. | Labibah

back to top