Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Wali Kota dan bupati Indonesia menolak Pilkada oleh DPRD

foto: www.bandung.go.id foto: www.bandung.go.id
Jakarta-KoPi.Wali kota dan bupati se-Indonesia menolak pilkada tidak langsung sebagaimana akan disyahkan dalam RUU Pilkada. Penolakan ini memperkuat legitimasi politik kelompok masyarakat yang menolak pilkada tidak langsung.

Ridwan Kamil, walikota Bandung dari dukungan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), merupakan salah satu inisiator yang menolak pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Walikota muda dan terbaik yang ada di Indonesia ini mengajak walikota dan bupati menolak RUU Pilkada yang keluar dari jalur konstitusi.

Ridwan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan aksi penolakan RUU Pilkada. Aksi tersebut dalam bentuk unjuk rasa dari Bundaran HI pada hari Kamis (11/9/14).

"Konstitusi menjamin hak rakyat dalam politik demokrasi, termasuk pilihan pemimpin secara langsung".

Selain Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak RUU Pilkada versi parpol dalam koalisi merah putih. Bima beralasan bahwa dia perlu menjaga komitmen dan amanah dari rakyat yang memilihnya secara langsung.

Novri Susan, peneliti konflik politik dari Universitas Airlangga, melihat penolakan sebagian walikota dan bupati menjadi kekuatan besar dalam menolak pilkada oleh DPRD sebagaimana diatur dalam RUU Pilkada. Selain itu, menurut penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik ini, para kepala daerah tersebut sadar bahwa mekanisme pilkada oleh DPRD tidak menjawab akar masalah.

"Argumentasi pilkada oleh DPRD tidak cukup kuat. Risiko pilkada tidak langsung lebih besar daripada pilkada langsung. Salah satunya laju roda pemerintahan yang tidak akan lancar, tersendat di DPRD".*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top