Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

TPS fiktif di Kabupaten Sampang

TPS fiktif di Kabupaten Sampang

Sampang – KoPi, Kejadian memalukan terjadi dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak secara nasional pada kemarin (9/4). Hajatan nasional yang sejatinya disambut dengan semangat luber jurdil malah dinodai oleh praktek-praktek ilegal.

Di dusun Kira Barat, kecamatan Ketapang kabupaten Sampang terjadi kasus TPS fiktif.


Di mana di desa tersebut surat undangan pencoblosan tidak dibagikan dan terdistribusikan oleh panitia penyelenggara setempat. Ajaibnya terjadi proses rekapitulasi oleh panitia padahal sebelumnya tidak ada proses pungut-hitung suara, hal ini terjadi di TPS 08 dan 09


Hal ini bermula ketika adanya isu sidak dari jajaran Kapolda, seketika TPS fiktif itu yang semula tidak ada kemudian oleh KPPS didirikan untuk menutupi kecurigaan dan lolos dari pantauan sidak tersebut. Di TPS tersebut hanya ada kotak suara namun tidak tersedia bilik suara.


kejadian ini sitengarai kental indikasi adanya manipulasi yang dilakukan oleh salah satu caleg, terkait hal ini Panwaslu Kabupaten Sampang masih melakukan penyidikan.


Jika terbukti bersalah, maka pelaku tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat ) tahun penjara, dengan denda 48 juta, sesuai pasal 309 UU No.8 Tahun 2012 karena telah menghilangkan hak suara pemilih.



Nora T. Ayudha

 

back to top