Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Pasalnya, Jokowi yang maju sebagai Presiden dengan menggaungkan jargon ‘Bersih’, kemudian memunculkan satu nama calon Kapolri yang sudah ditandai merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi penyusunan kabinet 2014 lalu. 

KoPi| Keputusan Jokowi untuk mengajukan BG sebagai calon tunggal dinilai banyak dipengaruhi oleh kekuatan politis. Dalam penyusunan kabinet, nama BG masuk dalam daftar nominasi yang konon diusulkan oleh mantan Presiden Megawati, namun dengan pertimbangan ‘Raport merah’ dari KPK dan PPATK kala itu, Jokowi tidak memasukkan BG dalam jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

“Artinya, Jokowi bisa dan pernah menolak usulan Megawati. Nah, ketika sekarang nama BG muncul kembali untuk posisi calon Kapolri, saya yakin itu pasti bukan murni inisiatif Presiden Jokowi,” Ujar Haryadi Anwari, Akademisi dan Pengamat Politik.

Haryadi juga mengatakan keyakinannya bahwa ada kekuatan besar yang menekan Presiden untuk berhadap-hadapan dengan KPK, PPATK, dan Civil Society. Hal inilah yang menjadi sebab Jokowi tidak dapat menolak pencalonan BG. Haryadi juga mengatakan, bahkan jika yang menjadi prioritas adalah mengukuhkan koalisi kekuatan politik di Parlemen, maka besar kemungkinan Jokowi akan tetap melantik BG sebagai Kapolri baru.

“Saya kira KMP memanfaatkan momentum pencalonan BG dan mendukungnya. Ya semacam penggalangan ‘koalisi korupsi bersama’, kalau BG benar dilantik, maka untuk sesaat hubungan legislatif dengan eksekutif di pusat akan harmonis. Tapi nggak bisa dijamin akan seterusnya,” terang Haryadi.

Keputusan Jokowi untuk mencalonkan, dan bahkan jika nanti berlanjut pada pelantikan BG sebagai Kapolri baru tentu akan menimbulkan konsekuensi besar bagi Jokowi. Presiden yang dipilih karena janjinya untuk membangun pemerintahan yang bersih tersebut bukan saja akan kehilangan kepercayaan dari rakyat, namun juga kehilangan relawan-relawan idealisnya. Karena dengan melantik BG, Jokowi telah melanggar Nawa Cita yang dicanangkan.| Chusnul Chotimmah

back to top