Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”
Surabaya – KoPi | Pemerintah telah mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Namun perpres tersebut menunjukkan buruknya manajemen komunikasi organisasi di Istana Negara.
 

Pengamat Komunikasi Politik Suko Widodo mengatakan peristiwa ini lahir karena Jokowi kurang mampu membagi tugas dengan bawahannya. Hingga menjelang 6 bulan pemerintahannya, Jokowi masih disibukkan oleh hiruk pikuk politik di luar istana. 

“Itu menunjukkan internal manajemen pemerintahan Jokowi ada mekanisme yang belum terbangun dengan baik. Jokowi terlalu banyak melakukan komunikasi eksternal dalam rangka konsolidasi politik, akibatnya kebijakan internal dibobol. Ini sungguh peristiwa yang memalukan bagi pemerintah karena menunjukkan tidak solidnya manajemen,” ungkap Suko.

Suko berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk lebih banyak berbagi peran dengan bawahannya. “Sudah cukuplah bagi Pak Jokowi dengan komunikasi atraktifnya. Sudah saatnya ia berbagi tugas agar ia bisa mendorong substansi pikiran-pikirannya pada jajaran pemerintahan di bawahnya,” pesan Suko.

Komunikasi atraktif yang dimaksud Suko adalah kebiasaan blusukan Jokowi. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak perlu dilakukan dengan melihat langsung fakta di lapangan. “Kalau terus-terusan berada di lapangan, di mana tugas Dirjen dan Gubernur? Kalau harus terus menerus blusukan, artinya Jokowi gagal melakukan komunikasi dengan Gubernur, Dirjen, dan perangjkat lain,” tukas Suko.

back to top