Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Selintas kubu Ical lebih kuat, tapi....

Selintas kubu Ical lebih kuat, tapi....

Yogyakarta-KoPi| Kekisruhan partai Golkar sebenarnya perebutan kekuasaan semata. “Posisi ketua umum yang diperebutkan merupakan pintu masuk untuk mendapatkan insentif politik. Berupa kekuasaan untuk mengendalikan menteri, fraksi DPR dan kepala daerah. Di Indonesia sendiri kasus politik selalu berhimpitan dengan insentif material. Tidak dipungkiri jabatan ketua partai menjadi ‘pintu masuk’ mendapatkan proyek-proyek tertentu”, kata Pakar Komunikasi Politik UGM, Kuskrido Ambardi.

Perpecahan Partai Beringin ini bisa dihindari dengan melakukan suksesi. Namun suksesi pun akan terhambat bila ada banyak peraturan yang dimainkan oleh pihak incumbent.
   
“Agar tidak menjadi konflik, proses tentang suksesi harus dibakukan. Nah sebenarnya setiap partai itu punyak aturan itu, hanya saja ketika pada konflik di Munas aturan itu ditekak-tekuk oleh calon ketua yang incumbent. Pembicaraan tentang tata tertib di dalamnya itu bahasa sopan tentang  peraturan untuk bisa menyeleksi suara dan seberapa besar suara itu,” tambah Kuskrido.

Kini suara Partai Golkar  sudah terpecah menjadi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, masing-masing bergiat diri berebut legitimasi keabsahan kubunya. Memang selintas melalui legal formal AD-ART kubu Aburizal Bakrie terlihat lebih kuat dengan banyak dukungan dari DPD.

“Namun kubu Agung Laksono bukan tidak mampu, meskipun simpatisannya kesana (MUNAS Jakarta) mereka (DPD I atau II) takut dipecat dan juga mereka memperhitungkan biaya transport, nah dari sudut legalitas jadi kalah kuat”, pungkas Kuskrido.

Kekisruhan Partai Golkar dan sebelumnya didahului oleh PPP mengeruhkan ilkim demokarsi di Indonesia. Asosiasinya partai politik sebagai garda utama pengendali pemerintahan. Bila menyelesaikan konflik internal saja belum bisa apalagi menyelesaikan konflik nasional. |Winda Efanur FS|

 

 

 

back to top