Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Selintas kubu Ical lebih kuat, tapi....

Selintas kubu Ical lebih kuat, tapi....

Yogyakarta-KoPi| Kekisruhan partai Golkar sebenarnya perebutan kekuasaan semata. “Posisi ketua umum yang diperebutkan merupakan pintu masuk untuk mendapatkan insentif politik. Berupa kekuasaan untuk mengendalikan menteri, fraksi DPR dan kepala daerah. Di Indonesia sendiri kasus politik selalu berhimpitan dengan insentif material. Tidak dipungkiri jabatan ketua partai menjadi ‘pintu masuk’ mendapatkan proyek-proyek tertentu”, kata Pakar Komunikasi Politik UGM, Kuskrido Ambardi.

Perpecahan Partai Beringin ini bisa dihindari dengan melakukan suksesi. Namun suksesi pun akan terhambat bila ada banyak peraturan yang dimainkan oleh pihak incumbent.
   
“Agar tidak menjadi konflik, proses tentang suksesi harus dibakukan. Nah sebenarnya setiap partai itu punyak aturan itu, hanya saja ketika pada konflik di Munas aturan itu ditekak-tekuk oleh calon ketua yang incumbent. Pembicaraan tentang tata tertib di dalamnya itu bahasa sopan tentang  peraturan untuk bisa menyeleksi suara dan seberapa besar suara itu,” tambah Kuskrido.

Kini suara Partai Golkar  sudah terpecah menjadi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, masing-masing bergiat diri berebut legitimasi keabsahan kubunya. Memang selintas melalui legal formal AD-ART kubu Aburizal Bakrie terlihat lebih kuat dengan banyak dukungan dari DPD.

“Namun kubu Agung Laksono bukan tidak mampu, meskipun simpatisannya kesana (MUNAS Jakarta) mereka (DPD I atau II) takut dipecat dan juga mereka memperhitungkan biaya transport, nah dari sudut legalitas jadi kalah kuat”, pungkas Kuskrido.

Kekisruhan Partai Golkar dan sebelumnya didahului oleh PPP mengeruhkan ilkim demokarsi di Indonesia. Asosiasinya partai politik sebagai garda utama pengendali pemerintahan. Bila menyelesaikan konflik internal saja belum bisa apalagi menyelesaikan konflik nasional. |Winda Efanur FS|

 

 

 

back to top