Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

SBY, tetap teken UU Pilkada

SBY, tetap teken UU Pilkada
Jakarta-KoPi. Presiden SBY pada akhirnya memutuskan tetap menandatangani UU Pilkada yang barus disyahkan oleh DPR. Menurut keterangan SBY, pada saat itu pada sidang paripurna ada menteri sebagai perwakilan presiden. Oleh karenanya mau tak mau pemerintah harus setuju pada hasil keputusan DPR.

Awalnya presiden tidak akan menandatangani UU Pilkada sebab ada desakan kuat dari masyarakat. Namun setelah berkonsultasi dengan ketua MK Hamdan Zoelva ketika di Osaka keputusannya berubah. Presiden harus menandatangani UU Pilkada.

SBY menjelaskan bahwa berdasar pada penjelasan ketua MK, menteri yang ditunjuk presiden mewakilinya di senayan juga memiliki hak memberi persetujuan. Oleh sebab itu, presiden menyatakan bahwa dirinya mau tak mau harus menandatangani UU Pilkada.*

reporter: E. Hermawan

 

back to top