Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal
Jakarta-KoPi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani sekaligus dua peraturan pengganti undang-undang (perpu) yang membatalkan pasal penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua perpu tersebut segera dikirim ke DPR.

Alhamdulillah perpu sudah rampung. Sudah saya tanda tangani dan segera saya kirim ke Dewan Perwakilan Rakyat," demikian pernyataan SBY di istana negara hari Kamis (2/10/14).

Kedua perpu yang telah ditandatangani SBY tersebut mengenai undang-undang pilkada dan undang-undang pemerintahan daerah. Peru No 1 tahun 2014 tentang undang-undang pilkada, SBY mengganti klausul pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menjadi secara langsung.

Sedangkan dalam Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintah Daerah, SBY menghapus kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih gubernur, bupati, dan wali kota. SBY menyatakan bahwa UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah tidak mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia.

SBY menyatakan bahwa dirinya memahami kemarahan sebagian besar rakyat karena hak politik untuk memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dicabut.

Kubu koalisi pendukung Prabowo beberapa waktu lalu (26/9/14) mengesyahkan UU Pilkada yang langsung mendapat penolakan sebagian besar masyarakat Indonesia.*

 

Reporter: E. Hermawan

 

 

Media

back to top