Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal
Jakarta-KoPi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani sekaligus dua peraturan pengganti undang-undang (perpu) yang membatalkan pasal penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua perpu tersebut segera dikirim ke DPR.

Alhamdulillah perpu sudah rampung. Sudah saya tanda tangani dan segera saya kirim ke Dewan Perwakilan Rakyat," demikian pernyataan SBY di istana negara hari Kamis (2/10/14).

Kedua perpu yang telah ditandatangani SBY tersebut mengenai undang-undang pilkada dan undang-undang pemerintahan daerah. Peru No 1 tahun 2014 tentang undang-undang pilkada, SBY mengganti klausul pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menjadi secara langsung.

Sedangkan dalam Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintah Daerah, SBY menghapus kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih gubernur, bupati, dan wali kota. SBY menyatakan bahwa UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah tidak mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia.

SBY menyatakan bahwa dirinya memahami kemarahan sebagian besar rakyat karena hak politik untuk memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dicabut.

Kubu koalisi pendukung Prabowo beberapa waktu lalu (26/9/14) mengesyahkan UU Pilkada yang langsung mendapat penolakan sebagian besar masyarakat Indonesia.*

 

Reporter: E. Hermawan

 

 

Media

back to top