Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

KoPi| Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap Partainya berkenaan polemik Dana Aspirasi Rp 20 trilyun melalui twitternya (23/6). Menurut SBY, Partai Demokrat masih hanya setuju membahas arah UU No 17/2014 tentang pembangunan Dapil (Daerah Pilihan).

SBY menegaskan sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai "jatah anggaran" anggota DPR untuk dapilnya.

"Dulu, sebagai Presiden saya tolak "jatah anggaran" seperti itu, karena ada 5 hal yang tidak tepat & rawan, mengait ke sistem APBN & APBD kita.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya 10 hari yang lalu, 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main & governance.

Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat.

Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil.

Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda & bukan jatah anggaran anggota DPR.

Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya.

Sebaliknya FPD tekankan & ingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan & pengangguran.

Saya pastikan, PD akan tetap tolak "dana aspirasi" tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD dalam pembahasan nanti.

Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung.

Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah "harga mati".

Demikan, atas perhatian saudara-saudara kami rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Maaf & selamat menjalankan ibadah puasa."

back to top