Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

KoPi| Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap Partainya berkenaan polemik Dana Aspirasi Rp 20 trilyun melalui twitternya (23/6). Menurut SBY, Partai Demokrat masih hanya setuju membahas arah UU No 17/2014 tentang pembangunan Dapil (Daerah Pilihan).

SBY menegaskan sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai "jatah anggaran" anggota DPR untuk dapilnya.

"Dulu, sebagai Presiden saya tolak "jatah anggaran" seperti itu, karena ada 5 hal yang tidak tepat & rawan, mengait ke sistem APBN & APBD kita.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya 10 hari yang lalu, 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main & governance.

Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat.

Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil.

Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda & bukan jatah anggaran anggota DPR.

Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya.

Sebaliknya FPD tekankan & ingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan & pengangguran.

Saya pastikan, PD akan tetap tolak "dana aspirasi" tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD dalam pembahasan nanti.

Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung.

Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah "harga mati".

Demikan, atas perhatian saudara-saudara kami rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Maaf & selamat menjalankan ibadah puasa."

back to top