Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Raperdais DIY diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial

dua dari kanan : Tavip Agus Rayanto dua dari kanan : Tavip Agus Rayanto

Jogjakarta-KoPi| Permasalahan tata ruang DIY menjadi perbincangan hangat masyarakat. Pasalnya dari tahun ke tahun ruang dan lahan di DIY semakin tergerus dengan pembangunan. Banyaknya pembangunan yang terjadi lebih ke arah komersil yang hampir tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam momen pembahasan Raperdais Keistimewaan DIY, pemerintah daerah mengkonsep pembangunan DIY berasakan keistimewaan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto dari sisi hukum positif Raperdais memilki nilai-nilai mampu menjawab permasalahan saat ini. Salah satunya mengenai masalah tata ruang yang banyak menimbulkan masalah fenomena sosial.

“(Raperdais) Tata ruang bisa menjawab fenomena sosial. Serta pemanfaatan ruang didemokratisasikan. Bila ada persaingan pun tetap fair,” tutur Tavip saat diskusi “Urgensi Tanah Kasultanan Jogjakarta dan Pakualaman beserta tata ruang Wilayah DIY” di Kantor Dinas Kebudayaan DIY pukul 10.30 Wib.

Tavip menambahkan penggodokan Raperdais yang masih dalam proses, memberi ruang bagi masyarakat untuk berpendapat. Masyarakat bisa terlibat mengendalikan arah regulasi yang lebih baik.

Sementara staf Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM), Hananto menjelaskan perumusan Raperdais nanti kental dengan atribut-atribut keistimewaan. Pemda DIY akan memfokuskan pembangunan pada pengembalian nilai-nilai keistimewaan Jogjakarta.

“Di DIY ada Perdais yang menyangkut penataan ruang, Ini belum final. Perda ini betul-betul mengarah pada Jogja istimewa,” tutur Hananto. |Winda Efanur FS|

back to top