Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pro Pilkada DPRD menciptakan 'legislative heavy'

foto: grencoscience.biz foto: grencoscience.biz
Surabaya-Kopi. Bola panas politik dari koalisi Merah Putih dalam bentuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyebabkan kegelisahan. Gerakan itu akan menciptakan pusaran kekuasaan di DPRD sehingga menciptakan pemerintahan menjadi lambat dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Politik tidak akan berkualitas karena yang terjadi adalah proses lobi dan negosiasi yang berlarut.

Demikian dinyatakan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi kepada Kopi.

"Secara teoretik, baik dipilih langsung maupun tidak langsung tidaklah menyalahi prinsip demokrasi. Namun persoalan terletak pada upaya penguatan pemerintahan presidensiil yg efektif dan responsif. Pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan legislatif terlalu besar (legislative heavy), maka pemerintahan yang dijalankan menjadi lambat karena proses negosiasi dan kompromi untuk menentukan suatu kebijakan"

Menurut dosen ilmu politik berkacamata ini, legislative heavy ditandai oleh keterlibatan banyak partai dan banyak orang, belum lagi antara legislatif sendiri dengan eksekutif. Sebaliknya, penguatan lembaga eksekutif, termasuk di level lokal, yakni kepala daerah (walaupun DPRD juga dimasukkan dalam kategori pemerintah namun bukan eksekutif), memperlihatkan adanya penguatan efektivitas dan responsifitas pemerintahan yang dijalankan.

"Di sisi lain, persoalan money politics dan konflik-konflik lokal, saya kira bukanlah terkait dengan persoalan desain kelembagaan. Artinya, tidak ada jaminan, baik dipilih langsung oleh rakyat ataupun dipilih DPRD, money politics dan konflik horisontal akan berkurang secara signifikan. Tidak ada data empiris tentang keterhubungan dua hal itu, yang ada ya dihubung-hubungkan saja."

RUU Pilkada yang akan mengarahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelemahan-kelemahan fundamental. Namun, parpol-parpol dalam Koalisi Merah Putih tidak peduli. Sikap politik ini memberi konsekuensi besar pada masa depan Indonesia.*

Reporter: Aditya L.

back to top