Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pro Pilkada DPRD menciptakan 'legislative heavy'

foto: grencoscience.biz foto: grencoscience.biz
Surabaya-Kopi. Bola panas politik dari koalisi Merah Putih dalam bentuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyebabkan kegelisahan. Gerakan itu akan menciptakan pusaran kekuasaan di DPRD sehingga menciptakan pemerintahan menjadi lambat dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Politik tidak akan berkualitas karena yang terjadi adalah proses lobi dan negosiasi yang berlarut.

Demikian dinyatakan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi kepada Kopi.

"Secara teoretik, baik dipilih langsung maupun tidak langsung tidaklah menyalahi prinsip demokrasi. Namun persoalan terletak pada upaya penguatan pemerintahan presidensiil yg efektif dan responsif. Pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan legislatif terlalu besar (legislative heavy), maka pemerintahan yang dijalankan menjadi lambat karena proses negosiasi dan kompromi untuk menentukan suatu kebijakan"

Menurut dosen ilmu politik berkacamata ini, legislative heavy ditandai oleh keterlibatan banyak partai dan banyak orang, belum lagi antara legislatif sendiri dengan eksekutif. Sebaliknya, penguatan lembaga eksekutif, termasuk di level lokal, yakni kepala daerah (walaupun DPRD juga dimasukkan dalam kategori pemerintah namun bukan eksekutif), memperlihatkan adanya penguatan efektivitas dan responsifitas pemerintahan yang dijalankan.

"Di sisi lain, persoalan money politics dan konflik-konflik lokal, saya kira bukanlah terkait dengan persoalan desain kelembagaan. Artinya, tidak ada jaminan, baik dipilih langsung oleh rakyat ataupun dipilih DPRD, money politics dan konflik horisontal akan berkurang secara signifikan. Tidak ada data empiris tentang keterhubungan dua hal itu, yang ada ya dihubung-hubungkan saja."

RUU Pilkada yang akan mengarahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelemahan-kelemahan fundamental. Namun, parpol-parpol dalam Koalisi Merah Putih tidak peduli. Sikap politik ini memberi konsekuensi besar pada masa depan Indonesia.*

Reporter: Aditya L.

back to top