Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pilkada tidak langsung melanggar konstitusi ?

ilustrasi: www.acehselatankab.go.id ilustrasi: www.acehselatankab.go.id

KoPi-Apakah pilkada tidak langsung (mekanisme pemilihan oleh DPRD) melanggar konstitusi? Jawabannya tidak. Demikian pakar politik dan demokrasi lokal dari Universitas Brawijaya, M. Faishal Aminuddin, menjawab pertanyaan tersebut.Berikut adalah pandangan kandidat doktor dari Heidelberg University, Jerman tentang polemik pilkada langsung dan tidak lansung.

Kata yang diperdebatkan itu adalah “demokratis” yang sangat tergantung pada argumentasi mana yang lebih tinggi kadar demokrasinya? Pilkada langsung atau lewat DPRD. Apakah prinsip satu orang satu suara itu lebih demokratis daripada perwakilan? Tergantung apa maunya?

Amerika sampai sekarang masih memilih presiden melalui electoral college kayak pemilihan Paus. Sementara di Belanda, walikota dipilih otomatis dari partai pemenang dikota tersebut. Atau ada yang dipilih satu paket dnegan pemilu legislatif secara bersamaan. Kalau Pancasila dianggap sebagai kanon hukum tertinggi, dalam sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijsanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dari sisi semantik, publik (rakyat) dipimpin dalam semangat untuk mencari hikmah yang bijaksana dan bisa melalui musyawarah yang modelnya bisa pakai deliberative atau consociasional juga perwakilan dengan model delegatif. Kedua hal tersebut (consociasional dan delegatif) perlu ditempatkan dimana? Dalam pengambilan kebijakan tingkat nasional? Atau daerah? Saya cenderung ingin ada perubahan.

Faktanya, pilkadasung ongkos sosialnya tinggi, partai juga jadi lemot dalam soal kaderisasi yang baik sehingga banyak pakai para pesolek dan kutu loncat.

Pemimpin daerah kewenangannya apa? Dibatasi sama UU pemerintahan daerah, pusat masih terlalu dominan. Yang terjadi hanyalah kepemimpinan yang hanya besar di media, bikin senssasi tapi secara substansi tak banyak yang berubah. Juga banyak yang masuk Bui karena maling buat balik modal.

Kalau pilkada oleh DPRD, kita dihadapkan pada persoalan kualitas anggota DPRD yang korup itu sehingga kandidat yang diusung juga tak jauh beda. Untuk itu, lebih baik diperjelas, kewenangannya pemerintah daerah apa?

Kalau provinsi sebagai kepanjangan tangan kebijakan nasional, lebih baik gubernur ditunjuk saja dari presiden dan partai pemenang pemilu. Kalau kabupaten/kota punya hak penuh untuk ngurus dirinya sendiri, bolehlah kepala daerah dipilih secara langsung atau melalui delegasi atau mekanisme lain yang kadar keterwakilannya bisa tinggi.

Sulistya Hembi


 

 

back to top