Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Surabaya-KoPi. Pilkada langsung dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar, disamping itu Pilkada langsung juga disinyalir sarat akan kecurangan dan politik transaksional. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang Pilkada adalah penghematan biaya serta menekan berbagai bentuk kecurangan dan politik transaksional. Namun apakah hal tersebut adalah alasan yang tepat?

Mantan Walikota Bambang DH, saat dikonfirmasi pada rabu, (1/10/2014) menyatakan  Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga sarat politik transaksional. Bambang DH menyatakan Pilkada tidak langsung justru akan melanggengkan adanya politik transaksional yang susah untuk dideteksi. Oleh karena itu Pilkada langsung dianggap masih lebih baik karena dapat menekan potensi adanya transaksional di dalam pemilihan.

“Masyarakat itu susah ditipu, sekarang masyarakat sudah well education, sudah terdidik” ucap Bambang DH.

Masyarakat yang kini semakin terdidik menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam sistem Pemilu merupakan salah satu faktor penting mengapa Pemilu Langsung lebih baik. Selain masyarakat yang semakin terdidik, media juga mempunyai peran yang signifikan dalam pemilu.

Menurutnya, pemilihan langsung akan berlangsung baik jika diimbangi peran media yang independen dan komprehensif. Peran media dalam Pemilu 2014 dianggap tidak obyektif karena terjadinya saling serang dan hujat diantara media yang mendukung calon tertentu.

“Kalau pilihan langsung itu tidak diimbangi dengan media yang independen, media yang obyektif, bisa jadi masyarakat juga sesat di mana media bisa membuat orang jelek terlihat baik, dan orang baik telrihat jelek” pungkasnya.***

 

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top