Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Surabaya-KoPi. Pilkada langsung dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar, disamping itu Pilkada langsung juga disinyalir sarat akan kecurangan dan politik transaksional. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang Pilkada adalah penghematan biaya serta menekan berbagai bentuk kecurangan dan politik transaksional. Namun apakah hal tersebut adalah alasan yang tepat?

Mantan Walikota Bambang DH, saat dikonfirmasi pada rabu, (1/10/2014) menyatakan  Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga sarat politik transaksional. Bambang DH menyatakan Pilkada tidak langsung justru akan melanggengkan adanya politik transaksional yang susah untuk dideteksi. Oleh karena itu Pilkada langsung dianggap masih lebih baik karena dapat menekan potensi adanya transaksional di dalam pemilihan.

“Masyarakat itu susah ditipu, sekarang masyarakat sudah well education, sudah terdidik” ucap Bambang DH.

Masyarakat yang kini semakin terdidik menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam sistem Pemilu merupakan salah satu faktor penting mengapa Pemilu Langsung lebih baik. Selain masyarakat yang semakin terdidik, media juga mempunyai peran yang signifikan dalam pemilu.

Menurutnya, pemilihan langsung akan berlangsung baik jika diimbangi peran media yang independen dan komprehensif. Peran media dalam Pemilu 2014 dianggap tidak obyektif karena terjadinya saling serang dan hujat diantara media yang mendukung calon tertentu.

“Kalau pilihan langsung itu tidak diimbangi dengan media yang independen, media yang obyektif, bisa jadi masyarakat juga sesat di mana media bisa membuat orang jelek terlihat baik, dan orang baik telrihat jelek” pungkasnya.***

 

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top