Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah
Surabaya – KoPi | Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo menyebut terbitnya pasal mengenai uang muka pembelian mobil bagi pejabat ini merupakan indikasi dominasi pasar dalam ruang kebijakan publik. Seharusnya pengusaha dan kapitalis hanya melayani kebijakan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, di mana pasar mempengaruhi kebijakan.
Suko bahkan mengatakan ada intervensi dari mafia-mafia bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Bisa jadi ini adalah ulah mafia otomotif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah,” ungkapnya pada KoranOpini.

Fenomena di mana pemilik modal berusaha masuk ke dalam pemerintah sebenarnya merupakan kisah lama. Namun dalam isu pengesahan Perpres ini menjadi bukti bahwa pemerintah kebobolan dalam memutuskan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan internal tidak cukup mampu menjaga kebijakan pemerintahan dengan baik. Mereka membiarkan pemerintahan disusupi oleh kepentingan bisnis,” tegas Suko.

 

back to top