Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja
Surabaya – KoPi | Presiden Jokowi berencana melakukan penghentian pengiriman TKI sektor informal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ini dan akan berakhir di 2017. Pemerintah meyakini dengan kebijakan ini tidak menghapus atau menghambat warga negara mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kebijakan ini untuk membuka akses pekerjaan yang layak dengan nilai tinggi.

Kebijakan Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI akan menjadi kebijakan yang sangat baik untuk direalisasikan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak setelah kebijakan tersebut. Salah satunya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, kebijakan pemerintah tersebut akan menjadi efektif jika pemerintah melakukan 2 hal. “Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masayarakat. Kedua, masyarakat harus menggencarkan wirausaha. Pemerintah perlu membantu masyarakat lewat pemberian modal atau pembangunan home industry,” ujarnya saat dihubungi KoPi lewat telepon.

Saat ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi TKI disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Akibatnya, masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya perbedaan budaya di beberapa negara justru menciptakan konflik dalam bentuk kekerasan bagi pekerja migran.

Mayoritas perlakuan diskriminasi oleh majikan kepada TKI terjadi pada kaum perempuan. Menurut Migrant Care, sekitar 70% dari enam juta TKI adalah perempuan. Sehingga kemungkinan terbesar yang paling banyak mendapatkan kekerasan ialah perempuan. | Labibah

back to top