Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Pemerintah diminta realisasi P1 10% Blok Masela untuk Maluku

Pemerintah diminta realisasi P1 10% Blok Masela untuk Maluku

Jakarta-KoPi- Keberadaan Blok Masela yang mempunyai cadangan gas terbesar di Indonesia Timur, yakni 14 triliun kaki kubik (Trilion Cubic Feet/TCF) yang saat ini di perjuangkan oleh rakyat maluku agar bisa dikelola oleh daerahnya sendiri melalui hasil penuh PI 10% oleh Pemerintah Provinsi Maluku belum sepenuhnya mulus, pasalnya saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mau melakukan manuver yang sama untuk mendapatkan PI 10 persen itu, Hal itu terbukti dengan kunjungan Gubernur NTT ke Maluku untuk meminta kesediaan Pemprov Maluku agar melibatkan Provinsi NTT dalam pengelolaan blok tersebut.

Menyikapi soal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Committee Transparency (INDOTRANS), Fuad Bachmid menilai langkah Gubernur NTT itu salah alamat, pasalnya Blok tersebut berada di wilayah Maluku, bukan di NTT sehingga yang mempunyai kuasa untuk menerima P1 10% adalah Pemprov Maluku

"Sebaiknya Gubernur NTT menggunakan logika berpikir yang sehat terhadap Blok Masela, apalagi Blok tersebut terletak 300 Kilometer dari Saumlaki yang jelas-jelas merupakan wilayah Maluku sehingga Pemprov Maluku yang mempunyai kuasa penuh untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan blok tersebut, sehingga tidak ada dasarnya sama sekali Pemprov NTT berbicara soal Blok tersebut apalagi dari ukuran jaraknya saja sekitar 800 KM dari NTT" ungkap Direktur Eksekutif INDOTRANS, Fuad Bachmid di Jakarta, Jumat (7/11/2014).


Menurut Fuad, statement Gubernur NTT yang menyatakan P1 10% untuk Maluku dan NTT merupakan solusi untuk menjawab kemiskinan di daerah NTT dan Maluku itu juga cenderung tidak substantif , sebab menurut Fuad soal kemiskinan di Maluku bukanlah kompeten Gubernur NTT untuk menjawabnya.

"Ngapain juga Gubernur NTT berbicara kemiskinan di Maluku, Gubernur Maluku saja tidak pernah mempersoalkan tingkat kemiskinan di Provinsi lain termasuk NTT, sehingga pernyataan Gubernur NTT mengada-ada" katanya

Fuad justru menyarankan Gubernur NTT agar menjawab kondisi kemiskinan di daerahnya dengan kewenangannya selaku pemegang kebijakan di wilayah itu, bukan sebaliknya mencampuri urusan daerah lain.

"Buat apa dia berbicara soal kemiskinan di Maluku ? emang dia itu siapa ? Sebaiknya dia pikirkan aja cara mengatasi kemiskinan di daerahnya, nggak perlu kait-kaitkan dengan Maluku, karena itu wewenang kebijakan kepala daerah masing-masing" ungkap fuad


Olehnya itu, Fuad meminta Gubernur Dan DPRD Provinsi Maluku agar menolak Upaya pemprov NTT itu sebab yang punya kuasa penuh untuk menikmati kekayaan alam di wilayah maluku adalah rakyat Maluku, bukan wilayah lain dengan alasan beragam, Tak hanya itu, Fuad juga mendesak Presiden Joko Widodo agar mempercepat realisasi hak kepesertaan (participating interest/PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela secara penuh kepada Pemerintah Provinsi Maluku sehingga hasilnya dapat berguna untuk masyarakat maluku.


"Presiden Jokowi harus pahami bahwa PI 10 persen Blok Masela merupakan masalah sensitif dan telah menjadi harapan seluruh rakyat maluku sehingga pengambilan keputusan tersebut tidak boleh menimbulkan kekecewaan buat rakyat maluku" tutur Mantan Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu.


back to top