Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pembentukan kabinet terancam politik jahat

foto: www.ibtimes.com foto: www.ibtimes.com
Surabaya-KoPi. Jokowi, presiden terpilih 2014, kini sibuk mempersiapkan kabinet pemerintahannya. Harapan masyarakat sederhana saja, yaitu kabinet yang sungguh-sungguh merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan umum.

Fakta Jokowi berada dalam kepungan kepentingan parpol dan kelompok merupakan hambatan terbesar. Demikian argumen Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, kepada KoPi.

"Jokowi kini sedang menjalankan strategi konflik politik, yang semoga bukan kompromistis. Strategi Jokowi perlu berpijak pada ketegasan nilai-nilai konstitusional. Kabinet, nantinya, harus merupakan tim pemerintahan yang tidak mengekor pada kepentingan seksional (diri, red.), namun kepentingan umum atau rakyat".

Berhadapan fakta kompleksitas dan kerasnya kepentingan parpol dan kelompok kepentingan, menurut Novri, Jokowi perlu kembali mendapatkan sokongan publik. Mekanisme keterbukaan selama proses penjaringan dan negosiasi sangat disarankan.

"Jokowi perlu menyediakan sesi yang sangat terbuka ketika melakukan negosiasi dengan calon-calon anggota kabinetnya. Jangan terlalu tertutup. Setiap ketertutupan menyebabkan dia lemah oleh tekanan politik anti kerakyatan".

Dosen Sosiologi yang baru saja menerbitkan ulang (cetakan ketiga) buku Sosiologi Konflik ini mengingatkan Jokowi bahwa dalam demokrasi, sosiologi politik kepemerintahan bukanlah tentang kekuatan figur namun tim dan jejaring.

"Jangan sampai kabinet ini menjadi tim dan jejaring yang merepresentasikan kejahatan".*

 

Reporter: Irfan R.

back to top