Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif Featured

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif
Surabaya – KoPi | KPK lahir sebagai buah dari gerakan Reformasi, karena 2 institusi penegak hukum dianggap tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu perlu lembaga luar biasa yang bisa melebihi kedua institusi tersebut. Hal itu dibuktikan dari wewenang KPK dalam penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Wewenang dari 2 institusi tersebut digabungkan dan dimiliki oleh 1 lembaga. Inilah yang disebut sebagai integrated criminal justice system yang sudah ditetapkan dalam UU.
 

Seharusnya pemberantasan korupsi juga tidak berhenti sampai pada hal tersebut saja. Perlu ada upaya lebih dengan menggandeng masyarakat hingga ke level paling bawah. Mantan Wakapolri Oegroseno mengatakan, korupsi di Indonesia memang sudah mendarah daging. Ia mengakui ada banyak tindak korupsi pada korpsnya tersebut.

“Misalnya dari ujian SIM saja. Padahal ujian SIM itu bayarnya murah, tapi ketika ada iming-iming calo supaya lebih cepat, kita berani bayar lebih mahal,” ujarnya dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga.

Karena itu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan mulai dengan cara yang sederhana, misalnya dengan pembuatan sistem online. Dengan berbagai sistem yang terintegrasi dalam jaringan, lembaga penegak hukum bisa memonitor data. Data-data yang sudah berada dalam jaringan tersebut tidak mungkin menyimpang atau disalahgunakan.

Hal itu bisa dimulai dari yang paling mudah, misalnya ujian SIM. Dengan adanya sistem online, ujian SIM tidak perlu lagi bayar ke calo. Ujian SIM juga tidak perlu pergi ke Samsat. Simulasi SIM bisa ditempatkan di kelurahan. Pemerintah juga bisa menggandeng kerjasama dengan Timezone atau Kidzania misalnya, karena mereka sudah memiliki peralatan yang bisa dipakai untuk simulasi SIM. Hal itu juga bisa membuka lapangan kerja baru.

 

back to top