Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor
Surabaya – KoPi | Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memberikan remisi bagi para koruptor mendapat tentangan keras. Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menyebutkan bahwa upaya tersebut menodai visi Nawa Cita Jokowi.
 

“Memang hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi hal itu sangat disayangkan. Bisa dibilang wacana tersebut wacana yang ngawur,” tukasnya ketika ditemui KoPi (16/3).

KontraS menganggap Menkumham tidak mempertimbangkan efek tindak pidana korupsi pada masyarakat. Padahal selama ini putusan hukum terhadap pelaku korupsi cukup rendah, tidak pernah mendapat hukuman maksimal. Bila ditambah dengan remisi, akan sangat menyakiti hati masyarakat.

Fatkhul berpendapat aturan sebelumnya yang menetapkan koruptor harus bersedia menjadi whistle blower untuk kasus korupsi besar sudah sesuai. Sampai saat ini kasus korupsi selalu melibatkan berbagai lini pemerintahan. Peran whistle blower diharapkan mampu membongkar benang kusut kasus korupsi yang ada.

Pemberian remisi secara cuma-cuma seperti pada napi biasa akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hal itu ditambah berbagai upaya pelemahan KPK yang terjadi baru-baru ini. “Korupsi itu kejahatan yang serius, makanya hukumannya juga harus serius. Karena itu seharusnya hukuman bagi koruptor harus bisa memberi efek jera,” ungkap Fatkhul.

back to top