Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Madura jadi provinsi, jangan jadi ajang rebutan kekuasaan

Madura jadi provinsi, jangan jadi ajang rebutan kekuasaan
Surabaya-KoPi| Wacana Pembentukan Madura menjadi provinsi terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menyambut aspirasi masyarakat Madura jika ingin membentuk provinsi sendiri. Namun pembentukan Provinsi Madura harus dilakukan secara pendekatan ekonomi kerakyatan, bukan dengan pendekatan motif secara kekuasaan.
Anggota DPRD Jatim, Badrut Tamam, mengatakan, wacana dan aspirasi elemen masyarakat Madura untuk membentuk provinsi sendiri itu adalah sesuatu yang sah di era demokrasi dan otonomi daerah. Selama daerah tersebut memenuhi 12 syarat pembentukan daerah baru, tak mustahil cita-cita pembentukan provinsi baru bisa tewujud. Menurut Badrut, fraksinya, Fraksi PKB Jatim, mempersilahkan proses tersebut berjalan, asal motif pembentukan Provinsi Madura itu bukan kekuasaan tapi pembangunan.

Badrut mengungkapkan, jika motif pembentukkan Madura menjadi provinsi bermotif kekuasaan, maka yang diuntungkan hanya segelitir elit dan tokoh Madura. Sebaliknya, tidak ada dampak signifikan bagi rakyat Madura yang saat ini masih tertinggal dari kabupaten dan kota lain di Jawa Timur.

Selain itu, ada juga potensi masalah lain yang akan dihadapi jika Madura berkembang menjadi provinsi sendiri. Selama ini, Madura belum memiliki peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Jika Madura menjadi provinsi sendiri, mereka secar otomatis harus menambah anggaran belanja untuk aparatur pemerintah dan infrastruktur, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Jika itu terjadi, bisa ada potensi pemborosan uang rakyat di saat PAD yang masih minim.

Pulau Madura juga masih mengalami berbagai masalah sosial yang rumit. Misalnya, peredaran narkoba dan jumlah penderita penyakit kusta. Badrut mengatakan, pembentukan provinsi Madura bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pengguna narkoba dan penderita kusta di Madura tertinggi di Jawa Timur. Begitu juga kemiskinan dan angka buta huruf. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jatim. Dengan begitu masyarakat Madura tidak merasa dipinggirkan, apalagi dieksploitasi di tengah tingginya kontribusi migas dan sumberdaya alam yang diekplorasi dari wilayah Madura,"ujar Badrut.

 

back to top