Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

KoPi| Laporan hasil penelitian dosen Fisip Universitas Airlangga sungguh mengejutkan. Penelitian tentang Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan UU Desa tersebut menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, aparatur desa bisa mengerti tentang prinsip-prinsip good governance, namun menolak definisi korupsi dari kerangka legal (UU Antikorupsi).

Penelitian dilaksanakan di 7 desa dari 4 kabupaten Jawa Timur dengan total sampel (responden) 65 orang yang merupakan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dan dipilih secara purposive. Pelaksanaan survey selama bulan Juni 2015.

Dr. Tuti Budirahayu sebagai peneliti dalam survey tersebut menyebutkan bahwa mayoritas aparatur desa memahami isi UU Desa seperti kewenangan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi mereka masih belum cukup paham terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan sosial. 

Praktik atau implementasi good governance pada area-area kerja pemerintahan juga masih bermasalah pada transparansi dalam tender, pelaporan keuangan, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Partisipasi cukup tinggi terutama pada proses musyawarah desa terkait rencana pembangunan.

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah persepsi aparatur desa tentang korupsi. Mayoritas aparatur desa menyatakan bahwa tindakan kick back system, menyogok (bribery), gratifikasi dan konflik kepentingan adalah bukan sebagai tindakan korupsi.

"Kick back system itu praktek mengembalikan sejumlah uang dari total nilai proyek. Misal total 100 juta diberikan pada pelaksana proyek, namun 40 persen diberikan kepada aparatur desa. Konflik kepentingan itu termasuk memberikan proyek pada perusahaan milik keluarga aparatur desa atau kepala desa," jelas Tuti yang juga Wakil Dekan II di Fisip Unair.

Desa berdasar UU Desa akan mendapatkan gelontoran dana 1-1.2 Milyar Rupiah per tahun. Dana besar ini jika dilaksanakan oleh keyakinan para aparatur desa seperti yang ada dalam penelitian tersebut, sekiranya akan terjadi apa?  |YP|

back to top