Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015 lalu masih menyisakan perdebatan yang hangat di lingkup internal kraton. Penggantian gelar sultan tidak hanya sekadar mengubah nama sultan namun merusak tatanan paugeran yang sudah berjalan  turun-temurun.

Dalam membahas eksistensi paugeran ini, GBPH Prabukusumo mengundang kerabat kraton dan tokoh masyarakat duduk bermusyawarah bersama di kediamannya pukul 16.30 tadi.

Dalam kesempatan tersebut KRT.H. Jatiningrat atau yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan dengan bergantinya gelar sultan bisa diartikan Sultan HB X sudah tidak menjabat Gubernur DIY, otomatis jabatan Gubernur beralih ke Pakualaman selaku Wakil Gubernur.

“Nama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian disebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, jadi sudah jelas bahwa gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah Pakualaman yang bertahta, menjadikan sultan sebagai Gubernur DIY sekaligus wakilnya Pakualaman yang bertahta. Dengan bergantinya nama sesuai dengan aturan (UUK) sebagai Gubernur Paku Alam. Kalau Paku Alam berhalangan, ini jelas ada akting sekda”, papar Romo Tirun.

Kini untuk mempermudah proses ganti nama, Sultan HB X telah mendatangi pengadilan. Namun menurut Romo Tirun upaya penggantian nama secara hukum telah menodai janji Sultan HB X kepada ayahandanya.

“Kalau hakim mengerti, ini (gelar sultan) adalah paugeran negara dimana beliau pernah berjanji pada ayahandanya untuk tidak melanggar paugeran negara; untuk lebih berani mengatakan yang benar dan salah. Tidak ada ambisi lain, selain untuk mensejahterakan rakyat”, pungkas Romo Tirun. |Winda Efanur FS|

back to top