Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KPU DIY melarang kampanye melalui radio komunitas

KPU DIY melarang kampanye melalui radio komunitas

Jogjakarta-KoPi| KPU DIY melarang keras kampanye media massa melalui radio komunitas. Pasalnya radio komunitas memiliki jangkauan siaran yang terbatas. Larangan tersebut diteruskan kepada pihak KPID selaku eksekutir kampanye media massa.

Ketua KPID DIY, Sapardi menjelaskan pelaksanaan kampanye melalui media massa tetap berpedoman pada perturan KPU yang ada. Di wilayah DIY sendiri ada sekitar 35 radio komunitas yang terdaftar.

Sementara ketentuan iklan kampanye melalui media massa berada di tangan KPU DIY. KPU DIY mengatur ukuran dan durasi kampanye media massa. Hamdan Kurniawan selaku ketua KPU DIY menjelaskan materi iklan kampanye memuat informasi visi dan misi, foto paslon, gambar parpol, dan pengurus parpol.

“Jumah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap paslon paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. Jumlah penayangan iklan di televisi untuk setiap paslon paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye iklan,” jelas Hamdan.

Ketentuan penayangan dan penyiaran kampanye media massa ini agar tercipta situasi kampanye yang nyaman. Dari pihak media massa pun bisa berlaku adil dengan pemberitaan berimbang.

“Dengan diatur ini nanti tidak terkesan paslon yang banya duit akan banyak beriklan,” jelas Hamdan.

Pihak KPU telah menganggarkan total kampanye pilkada sekitar empat miliar. Estimasi dana ini meliputi kampanye melalui alat peraga kampanye, debat publik, penyiaran kampenye dan iklan media massa. |Wina Efanur FS|

back to top