Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali
Surabaya - KoPi | Menjelang pemilihan walikota Surabaya yang akan dilangsungkan tahun depan, KPU tak ingin lagi kecolongan dengan adanya kampanye hitam melalui media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, KPU Jawa Timur menyatakan bahwa media sosial pasangan calon walikota harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan pihak Kepolisian.
 

Hal tersebut diungkapkan Bidang Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Jawa Timur Purnomo Satriyo. Pasangan calon walikota diperbolehkan membuka account resmi. "Semua account media sosial pasangan calon, entah itu Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Demikian juga halnya dengan account tim kampanye dan relawan mereka," kata Purnomo dalam acara sosialisasi Pilwali Surabaya 2015 pada awak media di Rumah Makan Nur Pasifik (3/6).

Registrasi tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan pengawasan penggunaan media sosial dalam proses kampanye. Jika terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Namun Purnomo tidak menjelaskan bagaimana jika akun perorangan yang melakukan kampanye hitam.

Hal lain yang harus diperhatikan pasangan cawali pada pilkada kali ini adalah penggunaan media kampanye. Purnomo mengatakan, pada pemilu kali ini alat-alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul akan disediakan oleh KPU. Alat-alat tersebut hanya boleh dipasang pada saat debat publik, penyebaran untuk umum, dan iklan. Masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan memasang 5 baliho/videotron, 20 umbul-umbul, dan 2 spanduk. Selesai acara umbul-umbul serta spanduk tersebut harus segera dilepas.

Sedangkan bahan kampanye yang boleh disediakan sendiri oleh pihak pasangan cawali adalah souvenir seperti mug, payung, kaos, topi, kalender, pin, kartu nama,  ballpoint, dan stiker. KPU menetapkan bahan kampanye tersebut maksimal bernilai Rp 25 ribu. Pengadaannya diserahkan kepada pihak cawali, dan hanya boleh disebarkan pada saat pertemuan terbatas atau dialog tatap muka.

back to top