Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KPK: Calon anggota kabinet Jokowi ada yang bermasalah

KPK: Calon anggota kabinet Jokowi ada yang bermasalah
Jakarta-KoPi. Zulkarnain, wakil ketua KPK, menyebutkan bahwa ada lebih dari satu calon menteri dalam kabinet Jokowi bermasalah dengan hukum. Ada diantaranya yang berpotensi sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

KPK menyampaikan hal tersebut paska mengevaluasi empat pulun nama calon anggota kabinet Jokowi. Sebagaimana diketahui bahwa Jokowi mengirimkan nama-nama tersebut ke KPK agar mendapatkan rekomendasi dari KPK.

Menurut Dr. Tuti Budirahayu, pakar sosiologi korupsi dari Universitas Airlangga, tindakan Jokowi memasukkan calon-calon anggota kabinetnya ke KPK merupakan komitmen pada anti korupsi dan sekaligus mendapatkan legitimasi menyusun kabinet yang profesional bersih dari korupsi.

"Jokowi memulai tradisi baru yang semestinya dipraktikkan sejak bangsa ini berdemokrasi. Komitmen pada demokrasi ini akan memberikan nilai kuat pada visi politik dan dukungan politik kepadanya".

 

Reporter: E. Hermawan

back to top