Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Koalisi Prabowo akan serang UU KPK

foto: globalvoicesonline.org foto: globalvoicesonline.org
Jakarta-KoPi. Sukses menggolkan UU Pilkada yang membawa Indonesia kembali pada masa Orde baru, kini barisan koalisi pendukung Prabowo bersiap melakukan revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selama ini KPK dipandang terlalu masuk wilayah sensitif para elite politik, termasuk wewenang penyadapan.

Rencana revisi tersebut sempat disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat kepada para jurnalis. Menurut Martin, revisi ini bukan pelemahan namun penguatan KPK.

"Ini bukan pelemahan, namun penguatan KPK".

Martin mengklaim bahwa seluruh anggota Koalisi Merah Putih telah mendukung langkah-langkah ini.

KPK selama ini memang menyebabkan para elite politik dan pejabat negara gerah karena diseret ke meja hijau atas kasus tindak kejahatan korupsi. Berbagai kasus korupsi tersebut salah satunya dibuktikan oleh investigasi dalam bentuk penyadapan oleh KPK.

Seorang anggota DPR yang enggan disebutkan namanya melihat koalisi pendukung Prabowo adalah representasi kekuatan yang anti pemberantasan korupsi.

"Mereka tidak akan berhenti. Koalisi ini merupakan kesempatan dari para elite politik yang anti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk bangkit. Rakyat Indonesia perlu hati-hati".*

 

Reporter: E. Hermawan

 

back to top