Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Koalisi Prabowo akan serang UU KPK

foto: globalvoicesonline.org foto: globalvoicesonline.org
Jakarta-KoPi. Sukses menggolkan UU Pilkada yang membawa Indonesia kembali pada masa Orde baru, kini barisan koalisi pendukung Prabowo bersiap melakukan revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selama ini KPK dipandang terlalu masuk wilayah sensitif para elite politik, termasuk wewenang penyadapan.

Rencana revisi tersebut sempat disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat kepada para jurnalis. Menurut Martin, revisi ini bukan pelemahan namun penguatan KPK.

"Ini bukan pelemahan, namun penguatan KPK".

Martin mengklaim bahwa seluruh anggota Koalisi Merah Putih telah mendukung langkah-langkah ini.

KPK selama ini memang menyebabkan para elite politik dan pejabat negara gerah karena diseret ke meja hijau atas kasus tindak kejahatan korupsi. Berbagai kasus korupsi tersebut salah satunya dibuktikan oleh investigasi dalam bentuk penyadapan oleh KPK.

Seorang anggota DPR yang enggan disebutkan namanya melihat koalisi pendukung Prabowo adalah representasi kekuatan yang anti pemberantasan korupsi.

"Mereka tidak akan berhenti. Koalisi ini merupakan kesempatan dari para elite politik yang anti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk bangkit. Rakyat Indonesia perlu hati-hati".*

 

Reporter: E. Hermawan

 

back to top