Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden
Surabaya – KoPi | Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali menyatakan, sebagai salah satu aparat penegak hukum, MA tidak ingin berspekulasi macam-macam mengenai perseteruan antara KPK dan Polri. Ia menegaskan MA akan mengikuti jalannya proses hukum tanpa berpihak pada salah satu pihak.
 

Meski demikian Hatta juga tak mau berkomentar lebih jauh karena khawatir akan mempengaruhi hakim bawahannya yang memproses kedua kasus yang sudah masuk dalam praperadilan. “Saya minta maaf kalau agak sulit memberikan pendapat, dan saya berikan pendapat yang bersifat normatif saja. Bahwa setiap orang yang disangka, melakukan suatu pelanggaran pidana, itu dapat saja dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang,” ujar Hatta kepada KoPi di Surabaya (2/1).

Pihak berwenang yang dimaksud adalah KPK dan Polri itu sendiri. Hatta mengutip pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dengan kata lain, petinggi KPK seperti Bambang Wijayanto pun bisa diancam hukuman. 

BW diduga memberikan keterangan palsu dan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 lalu. Saat itu BW adalah pengacara salah satu calon bupati, Ujung Iskandar, yang akhirnya perkaranya dimenangkan oleh MK. Saat BW belum menjadi komisioner KPK.

Namun, Hatta berharap agar kedua institusi ini tidak usah saling berseteru dan membiarkan kedua proses hukum berjalan. “Kalau memang tidak kuat pembuktiannya, tentu ada putusan. Kalau dinyatakan kuat pembuktiannya, tentu ada putusan juga. Silahkan berjalan. Namun demikian, terserah pada pak Presiden bagaimana penyelesaiannya. Namun, jelas secara hukum keduanya memungkinkan (untuk diproses),” tutur pria kelahiran Pare-pare itu.

Pihaknya juga menghimbau Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempertimbangkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. “Sebab kalau itu tidak terjaga, tidak terbayangkan polemik yang terjadi antara institusi Polri dan KPK, berjalan sendiri tanpa ada suatu rambu-rambu yang membatasi. Saya harap Presiden mempertimbangkan secara matang dan cermat dan melihat kepentingan yang lebih luas bagaimana menjaga keutuhan bangsa.” | Defrina S.S

back to top