Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Kandidat bupati dan walikota yang curang

Kandidat bupati dan walikota yang curang

KoPi| Pilkada serentak di 262 kabupaten/kota Indonesia segera dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Para pemilih yang analitis dan cerdas memiliki fondasi kesadaran bahwa pilkada akan berdampak besar pada kondisi kesejahteraan dan keadilan. Kandidat yang pantas dipilih adalah kandidat yang tidak curang.

Redaksi KoPi melakukan penelaahan terhadap perilaku kandidat bupati dan walikota yang memiliki kecurangan. Para pemilih perlu mengenali dan tahu cara mengevaluasi para kandidat tersebut yang curang atau tidak.

Cara mengenali kecurangan tersebut antara lain:

1. Memasang media kampanye tanpa mengindahkan peraturan tata lingkungan wilayah

Para pemilih perlu bersikap kritis bahwa pemasangan media kampanye seperti baliho, spanduk dan poster dalam kegiatan kampanye memiliki aturan terkait tata lingkungan wilayah seperti tidak boleh memasang baliho, poster, dan spanduk di ruang fasilitas publik. Fasilitas publik tersebut antara lain gedung pendidikan, taman dan pohonan kota, pagar pembatas jalan raya, tempat ibadah, dan jalan raya.

Jika pemilih berharap mendapat pemimpin politik, bupati dan walikota, yang tidak curang maka hindari atau tidak memilih mereka yang memasang alat kampanye tanpa mengindahkan peraturan tata lingkungan wilayah.

2. Umbar janji pembagian dana segar ke satuan administrasi seperti RW atau desa dan kelurahan

Ciri kecurangan adalah pemberian janji sejumlah dana besar kepada kesatuan administrasi jika menjadi pemenang dalam pilkada. Janji tersebut merupakan manipulasi wacana politik karena alokasi dana APBD memang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan di seluruh wilayah. Pengumbaran janji dengan penyebutan angka nominal adalah manipulasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, janji yang bersumber dari ketidaksiapan program kerja.

3. Mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi

Tidak sedikit para kandidat bupati/walikota dalam pilkada pernah menjadi narapidana kasus tindak pidana korupsi. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan yang merugikan rakyat akan berjuang demi rakyat? Para pemilih perlu memberi sanksi moral kepada kandidat mantan narapidana korupsi agar tidak lagi masuk dalam struktur kekuasaan daerah. Kecuali rakyat masih ingin dicurangi oleh praktik-praktik korupsi.

4. Kandidat narsistik

Kandidat narsistik tidak akan mengutamakan program namun membius masyarakat dengan eksploitasi tubuh dan wajah. Misal menyebut diri mirip artis ini dan itu, berwajah tampan atau cantik, dan membandingkan kelebihan fisik terhadap lawan politik. Kandidat narsistik tidak memberi jalan keluar pada permasalahan-permasalahan mendesak dalam wilayah kabupaten/kota namun cenderung mengumbar kelebihan fisiknya.

5. Kandidat pembeli suara

Istilah yang paling populer adalah politik uang atau money politics. Para kandidat melalui para tim suksesnya akan memobilisasi dana besar-besaran yang bersumber entah dari mana untuk membeli satu suara pemilih dengan sejumlah uang. Permasalah utama bukan cara mengenali kandidat mana pelaku pembeli suara ini, namun sejauh mana visi pemilih terhadap masa depan daerahnya sendiri.

Beberapa ciri tersebut merupakan cara mengenali para kandidat bupati/walikota yang curang dalam pilkada. Para pemilih bebas memilih siapapun. Pun, bebas memikirkan masa depan daerah agar lebih sejahtera, makmur dan berkeadilan atau tetap 'begitu-begitu saja' (miskin). | Tim Redaksi KoPi |

back to top