Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Jokowi disulitkan koalisi koruptor

Jokowi disulitkan koalisi koruptor
Surabaya – KoPi| Dosen Fisipol UGM Muhammad Najib Azka melihat ada pergeseran di peta politik nasional saat ini. Jika sebelumnya pada masa pilpres isu yang santer adalah KMP versus KIH, maka pasca-pilpres ini terjadi konfigurasi baru. Najib melihat isu yang berkembang saat ini adalah kepemimpinan politik yang berupaya menegakkan agenda-agenda anti-korupsi dengan elite politik yang menentangnya.
 

Menurut Naijb, yang menarik dari isu ini adalah mereka yang takut dengan agenda pemberantasan korupsi ini adalah politisi lintas partai, baik dari KMP maupun KIH. “Dalam tema korupsi ini mereka tidak lagi terpecah, tapi tercampur, karena mereka semua enggan dengan penguatan KPK. Terbukti dalam isu penguatan KPK banyak politisi yang menentangnya,” ungkapnya di Surabaya (6/3).

Dalam kondisi seperti ini koalisi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang permanen. Koalisi bisa terbentuk karena sesuatu yang insidental, karena sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk kebijakan tertentu para politisi bisa saja akan berkoalisi, namun untuk kebijakan yang lain mereka akan terpecah. 

“Sebenarnya koalisi di antara partai-partai dalam KMP dan KIH itu kan tidak disatukan dalam kesamaan ideologi, melainkan kepentingan belaka. Ketika kepentingan-kepentingan berubah maka koalisi juga akan berubah,” tukas Najib.

Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan Jokowi. Ketika dukungan partai politik menyusut, Jokowi bisa berada dalam posisi kritis. Kemungkinan munculnya hak angket atau bahkan pemakzulan bisa terbuka lebar.

Karena itu Najib berpendapat kemungkinan pemerintahan Jokowi tidak berjalan efektif karena diganjal terus menerus. Itu terlihat seperti dalam kasus pemilihan calon Kapolri kemarin ini. Karena itu Jokowi harus pintar-pintar melihat konstelasi politik yang terus berubah. 

 

back to top