Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Jokowi disulitkan koalisi koruptor

Jokowi disulitkan koalisi koruptor
Surabaya – KoPi| Dosen Fisipol UGM Muhammad Najib Azka melihat ada pergeseran di peta politik nasional saat ini. Jika sebelumnya pada masa pilpres isu yang santer adalah KMP versus KIH, maka pasca-pilpres ini terjadi konfigurasi baru. Najib melihat isu yang berkembang saat ini adalah kepemimpinan politik yang berupaya menegakkan agenda-agenda anti-korupsi dengan elite politik yang menentangnya.
 

Menurut Naijb, yang menarik dari isu ini adalah mereka yang takut dengan agenda pemberantasan korupsi ini adalah politisi lintas partai, baik dari KMP maupun KIH. “Dalam tema korupsi ini mereka tidak lagi terpecah, tapi tercampur, karena mereka semua enggan dengan penguatan KPK. Terbukti dalam isu penguatan KPK banyak politisi yang menentangnya,” ungkapnya di Surabaya (6/3).

Dalam kondisi seperti ini koalisi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang permanen. Koalisi bisa terbentuk karena sesuatu yang insidental, karena sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk kebijakan tertentu para politisi bisa saja akan berkoalisi, namun untuk kebijakan yang lain mereka akan terpecah. 

“Sebenarnya koalisi di antara partai-partai dalam KMP dan KIH itu kan tidak disatukan dalam kesamaan ideologi, melainkan kepentingan belaka. Ketika kepentingan-kepentingan berubah maka koalisi juga akan berubah,” tukas Najib.

Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan Jokowi. Ketika dukungan partai politik menyusut, Jokowi bisa berada dalam posisi kritis. Kemungkinan munculnya hak angket atau bahkan pemakzulan bisa terbuka lebar.

Karena itu Najib berpendapat kemungkinan pemerintahan Jokowi tidak berjalan efektif karena diganjal terus menerus. Itu terlihat seperti dalam kasus pemilihan calon Kapolri kemarin ini. Karena itu Jokowi harus pintar-pintar melihat konstelasi politik yang terus berubah. 

 

back to top