Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Jokowi bisa tertelikung

Jokowi bisa tertelikung
Surabaya-KoPi. Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, memberi peringatan kepada Jokowi agar pertemuan tersebut tidak mengkooptasinya kedalam kepentingan politik SBY. Sebab, harapan rakyat diantaranya adalah penegakan hukum, keadilan dan pembangunan manusiawi. Harapan yang belum terwujud sempurna oleh pemerintahan SBY.

Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali hari ini memberi implikasi politik besar. Pada satu sisi, komunikasi antara pemerintahan lama dan baru merupakan tradisi baik dalam demokrasi Indonesia. Namun demikian, ada sisi lain yang harus tetap dilihat secara kritis. Demikian pernyataan Novri melalui BBM kepada KoPi.

"SBY menurut saya menawarkan rekonsiliasi yang bermakna dukungan politik, kerjasama sumberdaya, dan transfer informasi teknis pembangunan dalam APBN. Namun itu tidak gratis. There is no free lunch."

Menurut alumni studi konflik di United Nations University for Peace (Upeace) ini, Jokowi membutuhkan dukungan politik untuk stabilitas kepemerintahannya. Selain itu informasi dan transfer teknis pembangunan dalam APBN 2015 dari pemerintahan SBY juga sangat dibutuhkan.

Akan tetapi Novri mengingatkan Jokowi agar tidak sampai tertelikung dalam kuasa kepentingan SBY. Ada banyak kepentingan yang dilindungi oleh SBY. Jika kepentingan tersebut tidak sesuai dengan mandat rakyat yaitu penegakan hukum, pembangunan berkeadilan, dan pemberantasan korupsi maka Jokowi harus mempraktikkan benevolent politics.

"Benevolent politics adalah ketegasan melawan kepentingan yang anti kepentingan rakyat. Rekonsiliasi tidak bisa meninggalkan substansi dari tugas presiden baru dalam melaksanakan mandat rakyat'.

SBY dan Jokowi masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pembahasan aspek teknis transisi pemerintahan.*

 

Repoter: Aditya

back to top