Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Investasi turun, DPRD Jatim nilai BPM tak efektif

Investasi turun, DPRD Jatim nilai BPM tak efektif
Surabaya - KoPi | Setelah melalui beberapa kali pembahasan, sembilan fraksi dan komisi-moisi di Dewan DPRD Jawa Timur akhirnya mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
 

Meski demikian, DPRD juga memberi catatan atas kinerja beberapa lembaga. Komisi C DPRD Jatim mengapresiasi realisasi PAD dan penghematan anggaran belanja. Namun Komisi C juga memberikan catatan atas jumlah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014. Nilai Piutang tersebut mencapai angka Rp 828 milyar.

Komisi C meminta agar Dinas Pendapatan melakukan langkah strategis pemutakhiran data, sehingga dapat memetakan potensi piutang pajak yang bisa dicairkan. Selain itu, hal itu perlu dilakukan agar obyek pajak yang kondisinya telah hilang, rusak, atau tidak dilakukan lapor jual dapat diketahui.

Komisi C juga memberi catatan atas Minat Investasi. Berdasarkan Persetujuan Prinsip PMA dan PMDN, tahun2014 hanya tercapai angka Rp 110,3 trilyun. Angka tersebut turun 2,65% dibanding angka tahun 2013, yang mencapai Rp 113,64 trilyun.

"Kinerja Badan Penanaman Modal (BPM) masih kurang mampu memberi nilai lebih dalam peningkatan investasi di Jawa Timur. Padahal Jawa Timur masih punya segudang potensi untuk ditunjukkan pada investor," tukas Ketua Komisi C Sahat Tua Simanjuntak.

back to top