Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ini dia struktur kementrian Jokowi-JK

Ini dia struktur kementrian Jokowi-JK
Jakarta-KoPi. Joko Widodo (Jokowi) dan JK mengumumkan format arsitektur kementrian pemerintahan mereka pada Senin (15/9/14) di Rumah Transisi. Jokowi menyatakan ada 34 menteri yang diambil dari profesional murni dan profesional partai (baca juga: Tak beda SBY, Jokowi juga 34 menteri).

Berikut adalah detail format kementrian Jokowi-JK walaupun menurut mantan Wali Kota Solo tersebut bisa saja berubah:

1. Posisi menteri akan diisi oleh 18 profesional murni yang bukan dari partai. Sehingga ada 16 menteri yang diangkat dari profesional partai.

2. Menteri dari profesional non-partai diserahi posisi jabatan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Dari 34 pos kementerian, 19 kementerian adalah model struktur lama yang tidak berbeda dengan kabinet SBY, kemudian ada 6 kementerian lama namun dengan nomenklatur baru, 6 kementerian gabungan dari pos kementrian sebelumnya, dan 3 kementerian baru yang disesuaikan kebutuhan sekarang.

4.Kementerian gabungan tersebut adalah (1) kementerian kedaulatan pangan hasil gabungan antara pertanian, perkebunan dan perikanan; (2) kementerian pendidikan tinggi dan riset adalah penggabungan antara pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi; (3) Kementerian Infrastruktur gabungan antara Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

5. Tiga kementerian baru terdiri dari (1) Kementerian Agraria, (2) Kementerian Kependudukan, dan (3) Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria hasil peningkatan status dari Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

6. 3 (tiga) kementerian koordinator tetap ada dalam formasi yaitu Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat.

7. Posisi wakil menteri dihapus, kecuali Wakil Menteri Luar Negeri.

Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet, menjelaskan komposisi profesional dari partai politik menjadi wewenang Jokowi-JK. Tim transisi tidak ikut dalam proses penentuan tersebut, dan hanya mengajukan proposal kriteria menteri saja.

Tentang profesional dari partai politik Andi menjelaskan bahwa "Konsekuensi logisnya, tentu akan bernegosiasi dengan partai pengusung, tapi itu bukan urusan tim transisi lagi."*

Reporter: E. Hermawan

 

back to top